Perlu Referendum untuk Akui Aborigin

PEMERINTAH Australia tidak lama lagi akan mengakui orang-orang Aborigin dalam konstitusi setelah menggelar pembicaraan dengan para pemimpin adat. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott, kemarin. Konstitusi Australia yang ditulis lebih dari satu abad lalu gagal untuk memasukkan atau menyebutkan orang-orang Aborigin yang disebut juga sebagai Torres Strait Islander.

Padahal kampanye telah berlangsung intensif selama beberapa tahun untuk 'mengakui' penduduk pertama dan asli Australia itu melalui referendum. "Saya yakin bahwa waktunya tepat untuk bergerak ke jalan ini," kata Abbott setelah pembicaraan bipartisan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sydney. Dalam pembicaraan itu, sekitar 40 pemimpin adat dan juga pemimpin oposisi Partai Buruh, Bill Shorten, hadir.

"Saya berpikir ada begitu banyak niat baik. Saya pikir kami cukup baik, cukup besar, dan cukup berani untuk melakukan hal ini, tetapi penting bahwa kita bisa melakukannya dengan benar," timpal politikus Partai Liberal itu. Abbott memuji Australia yang kaya warisan adat, yayasan Inggris, dan karakter multikultural. Dia mengatakan sudah saatnya konstitusi Australia mengakomodasi keberadaan komunitas Aborigin jika tidak ingin disebut melalaikan masyarakat adat.

Perdebatan tentang isi dari perubahan konstitusi telah dimulai. Adapun Shorten berkomitmen untuk mengadakan referendum pengakuan bagi penduduk asli Benua Australia tersebut. "Berdasarkan diskusi hari ini, kami menganggap bahwa referendum tidak bisa digelar sebelum periode parlemen berikutnya dan harus berada di luar siklus politik berkaitan dengan pemilihan umum," kata Abbot dan Shorten dalam sebuah pernyataan bersama.

Kedua politikus juga sepakat untuk membangun dialog nasional yang lebih luas tentang masalah itu dan mengusulkan serangkaian konferensi komunitas di seluruh penjuru negeri segera mulai September. Kerangka waktu memang belum ditetapkan, tetapi Abbott berharap kata-kata yang akan dimuat dalam pertanyaan bisa dibingkai pada pertengahan 2016 dan referendum diadakan pada awal 2017. Namun, telah timbul perdebatan soal bagaimana konstitusi diubah untuk mengakomodasi komunitas adat.