Indonesia Terjepit Sengketa Wilayah

INSTITUTE for Economics and Peace (IEP) Sydney mengatakan tekanan konflik di kawasan Laut China Selatan kian memburuk. Hal itu tertulis dalam laporan Indeks Perdamaian Tahunan 2015. Tiongkok berada di peringkat ke-126 dari 162 negara yang disurvei, sementara Filipina ada di posisi ke-141 dan Vietnam di posisi ke-56 dalam indeks perdamaian global. Indonesia berada di posisi ke-46, atau naik 12 tingkat akibat penanganan terorisme yang dianggap bagus.

Meskipun kondisi Indonesia aman dan netral dalam perebutan wilayah Laut China Selatan, tidak tertutup kemungkinan konflik di Laut China Selatan itu bisa bergerak ke Samudra Hindia.

Ketua Pusat Kajian Maritim Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan jika konflik di Laut China Selatan berlanjut, posisi Indonesia akan terjepit.

Pada 2010, Tiongkok mengatakan telah merampungkan Green Water Navy dengan satu kapal induk. Pada 2020, kapal induk 'Negeri Tirai Bambu' itu bertambah menjadi 2-3 kapal, hingga 2050 jumlah akan lebih dari tiga kapal.

"Di saat yang sama Amerika Serikat mengikuti perkembangan Tiongkok. Kita tidak boleh berpikir kompetisi hanya terjadi antara mereka, dampaknya akan ke kita. Saat Green Water Navy itu ada, artinya akan memasuki kawasan kita," jelas Connie.

Green Water Navy merupakan tingkat kekuatan yang berada di atas Brown Water Navy, tetapi berada di bawah Blue Water Navy. Green Water Navy adalah kekuatan angkatan laut yang mempunyai kemampuan menangkal agresi, menghancurkan agresi, sekaligus mampu memberikan dukungan kepada pemerintah di dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Mantan Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Makarim Wibisono menambahkan, posisi netral Indonesia bisa berbalik jika kekuatan militer muncul. Hal itu sudah tampak dari sokongan AS di Filipina dengan memberikan pelatihan terhadap angkatan laut negara Asia Tenggara itu.

"Kalau pimpinan Filipina terbuai, akan jadi masalah. Oleh karena itu, Indonesia harus mengupayakan adanya legal binding berupa COC karena isinya merupakan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini perlu diperjuangkan mati-matian oleh Indonesia," tegas Makarim.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk area dekat daerah pesisir. Hal itu menyebabkan sengketa dengan Filipina dan Vietnam. Terlebih Tiongkok juga bersengketa dengan Jepang mengenai pulau di timur Laut China.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan reklamasi yang dilakukan di Spratlys telah rampung. Fasilitas yang dibangun utamanya ditujukan untuk warga, tetapi perlengkapan militer yang dibutuhkan akan dipenuhi jika dibutuhkan.

Juru bicara Kementerian Hua Chunying mengatakan Tiongkok akan berkomitmen untuk melakukan dialog dan melakukan perjanjian damai.

Namun, Tiongkok menekankan mereka tidak bisa duduk tenang sementara negara lain bergegas memanfaatkan pulau-pulau Laut Cina Selatan.

"Itu sangat tidak realistis dan tidak terpikirkan!" tegas Hua.