PBB Imbau Lindungi Warga Sipil

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan 'kewajiban moral dan politik' kepada warga sipil Irak yang berpartisipasi dalam operasi perlawanan terhadap kelompok ekstremis Islamic State (IS) di Fallujah. Warga sipil secara sukarela pergi ke Fallujah untuk merebut balik kota itu dari tangan IS. Anggota Dewan Keamanan menyambut baik perlawanan yang digelar pasukan Irak pada 22-23 Mei lalu.

"Negara-negara lain yang mendukung Irak memiliki kewajiban politik dan moral untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memastikan bahwa mereka yang lari dari pertempuran di Fallujah dan sekitarnya tidak menderita dua kali," tutur Duta Besar Prancis untuk PBB, Francois Delattre, Selasa (21/6). Fallujah merupakan kota di Provinsi Al-Anbar, 69 kilometer di sebelah barat Baghdad.

Kota tersebut telah berbulan-bulan dikepung IS. Meski Duta Besar Tetap Prancis untuk PBB di New York, Francois Delattre, mengatakan IS telah kehilangan 45% wilayahnya, lebih dari 60.000 orang terpaksa mengungsi dari area Fallujah beberapa bulan terakhir. Ribuan keluarga kehabisan pasokan makanan dan tidak memiliki tempat untuk tidur. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memaparkan dibutuhkan lebih dari 20 kamp untuk beberapa minggu ke depan. Untuk membangun kamp-kamp tersebut dibutuhkan dana darurat sebesar US$17,5 juta.

"Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memperluas jumlah kamp dan sebagai bantuan darurat bagi pengungsi. Kami juga butuh dana untuk memberikan dukungan psikososial dan lainnya untuk penduduk yang sangat trauma ini," kata juru bicara UNHCR, Ariane Rummery dalam konferensi pers reguler di Jenewa, Swiss, Selasa .

Delattre menambahkan semua pihak harus menghormati kewajiban mereka atas undang-undang kemanusiaan internasional.
Menurutnya, semua pihak harus memastikan bahwa setelah operasi ini tidak akan ada serangan balasan. "Sangat penting untuk negara Irak memastikan bahwa tidak ada tuntutan yang mendesak atau pembalasan terhadap penduduk sipil oleh kelompok-kelompok paramiliter," kata Delattre.

Meski Perdana Menteri (PM) Irak, Haider al-Abadi, telah mengumumkan kemenangan pemerintah Irak atas Fallujah pekan lalu, badan hak asasi manusia PBB memperingatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia kepada warga sipil yang lari dari Fallujah.

"Kami menerima rekaman yang mengejutkan yang menunjukkan tubuh pria diseret dengan truk militer sementara seorang pria yang mengenakan seragam militer memukul kepala orang yang berlumuran darah itu," kata Cecile Pouilly, juru bicara Kantor UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), seperti dilansir UN News Center.

Pouilly melanjutkan video lainnya menunjukkan sejumlah orang dipukul dengan senapan dan ditendang di bagian kepala oleh orang berseragam militer saat keluar dari truk. Ia berharap komite penyelidikan mampu menguak dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini.