Senat Setuju Voting UU Perdagangan Senjata

PARTAI Demokrat, Kamis (16/6), berhasil memaksa Senat Amerika Serikat (AS) menggelar pemungutan suara pekan depan untuk membahas Undang-Undang (UU) Perdagangan Senjata. Perdebatan digelar setelah kandidat calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, memberikan sinyal akan mendukung upaya-upaya mencegah orang-orang yang berada dalam daftar terorisme ataupun larangan terbang untuk membeli senjata. Pemungutan suara di Senat yang dikuasai Partai Republik itu diperkirakan bisa mengakhiri kebuntuan berkepanjangan untuk mengurangi kekerasan senjata di AS menyusul insiden penembakan pekan lalu yang menewaskan 49 orang di sebuah klub malam di Orlando, AS.

Ini merupakan penembakan dengan korban paling besar dalam sejarah 'Negeri Paman Sam'. Dengan dukungan dari sejumlah kecil anggota Senat Partai Republik, Partai Demokrat mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang pernah diperiksa karena diduga terkait kelompok ekstremis dan masuk daftar pengawasan FBI dapat melakukan pembunuhan massal dengan menggunakan senjata yang dibelinya secara legal. Kelompok ini juga mendapat dukungan kuat dari Presiden AS, Barack Obama, yang pada hari yang sama menemui keluarga korban penembakan Orlando.

Obama kemudian mendesak para pembuat kebijakan untuk mengangkat situasi itu dan melakukan hal yang benar. Pemungutan suara itu akan menjadi proses panjang lantaran Partai Republik secara luas menolak UU yang akan membatasi senjata dengan cara apa pun. "Kami tidak akan merampas hak warga negara tanpa proses," ujar juru bicara parlemen AS, Paul Ryan. Senat Partai Demokrat yang dipimpin Senator Chris Murphy memberikan tekanan selama 15 jam tanpa henti dengan fokus pengurangan kekerasan senjata.

Taktik itu akhirnya berhasil membuat para pemimpin senat menjadwalkan pemungutan suara. "Saya akan tetap di sini sampai kami mendapat tanda. Tanda bahwa kita bisa mencapai kesepakatan," ujar senator dari Connecticut itu. Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, mengatakan pemungutan suara amendemen dari Demokrat dan Republik akan dimulai pada Senin (20/6).