Menlu RI Sambut Positif Pembukaan Kantor Dagang Hong Kong di Jakarta

PEMERINTAH Indonesia menyambut baik rencana pembukaan kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong/Hong Kong Economy and Trade Office (HKETO) di Jakarta yang dalam waktu dekat akan beroperasi di Indonesia.

“HKETO akan semakin menguatkan hubungan ekonomi kedua pihak,” jelas Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran pers, Jumat (17/6).

Dalam kunjungan ke bekas koloni Inggris itu, Menlu juga bertemu dengan Acting Chief Executive/Menteri Keuangan Hong Kong The Hon John Tsang. Juga hadir dalam pertemuan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Tujuan pertemuan itu adalah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Chief Executive Hong Kong ke Jakarta pada bulan September 2015.

Pada 2015, total perdagangan RI- Hong Kong mencapai US$3,87 miliar. Sementara di bidang investasi Hong Kong merupakan investor ke-6 terbesar di Indonesia dengan total nilai US$983,2 juta pada 2015.

RI- Hong Kong telah menandatangani kerja sama promosi investasi pada bulan Mei 2016 untuk meningkatkan total nilai investasi.

Kedua pihak juga menyambut baik perkembangan kerja sama pendidikan yang telah berjalan baik, khususnya setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama pendidikan pada bulan Desember 2015.

Dalam pertemuan itu, para Menteri juga membahas sistem manajemen informasi imigrasi (SIMKIM) yang mulai diberlakukan sejak Januari 2015.

Tujuan SIMKIM tersebut adalah untuk memperkuat keamanan paspor sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICAO (International Civil Aviation Organization).

Pemberlakuan SIMKIM ini masih memiliki beberapa isu pending seperti waktu tunggu yang lebih lama dan terdapat kasus hukum terkait koreksi data pada paspor WNI.

“Untuk menyelesaikan hal tersebut, Kemlu telah mengirimkan tim tambahan dari Jakarta untuk Pelayanan Imigrasi dan Kemkumham telah mengirimkan tambahan mesin SIMKIM,” tegas Retno.

Selama berada di Hong Kong, Menkumham dan Menlu juga telah melakukan pertemuan dengan wakil dari organisasi Masyarakat dan Buruh Migran untuk melakukan dialog dan menegaskan mengenai kehadiran dan komitmen negara dalam melindung WNI. (OL-3)