70 Tewas Akibat Bentrokan di Aleppo

KELOMPOK Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan sebanyak 70 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi kurang dari 24 jam di Provinsi Aleppo, Suriah. Bentrokan terjadi pada Rabu (15/6) antara pasukan pendukung rezim Presiden Bashar al-Assad, kelompok pemberontak, dan kelompok Islam radikal (IS).

Sebelumnya, pasukan pendukung rezim yang didukung pasukan udara Rusia mengambil kembali Desa Zaytan dan Khalasa di barat daya Aleppo setelah terlepas beberapa jam sebelumnya.

Namun, menurut Kepala Kelompok Pemantau Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, kelompok jaringan Al Qaeda, Al-Nusra meluncurkan serangan balik pada Rabu (15/6) pagi waktu setempat untuk merebut Khalasa.

"Khalasa berada di sebuah bukit tinggi yang sebagian besar menghadap selatan Provinsi Aleppo," ujat Rahman.

Wilayah tersebut menjadi jalur suplai bagi pasukan pendukung rezim yang berada di sekitar selatan Aleppo. Wilayah ini juga terhubung dengan Bandara Nayrab di tenggara dan wilayah yang dikuasai pasukan rezim di sebelah barat.

Aleppo awalnya merupakan wilayah tempat pembangkit tenaga listrik yang sekarang berubah menjadi medan pertempuran sejak 2012 kelompok pemberontak menguasai timur kota dan membatasi pasukan militer ke barat.

Sejak serangan intens dimulai akhir Mei lalu, kelompok pemberontak dan IS yang menguasai wilayah selatan dan utara Aleppo berhadapan dengan gempuran serangan sepanjang malam. Pasukan pendukung rezim juga memutus jalur utama suplai kelompok tersebut.

Bahkan sebuah surat kabar, Al Watan, melaporkan pesawat tempur Rusia akan melanjutkan operasi di Aleppo dengan target kelompok Al Nusra dan sekutunya. Sebelumnya, Rusia telah meluncurkan serangan udara pada September 2015 lalu sebagai dukungan terhadap pasukan rezim pendukung Asad.

Sementara di sebelah barat Aleppo, kelompok pemberontak menembak dua orang dan melukai tiga orang lainnya.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 280.000 orang dan mengakibatkan jutaan orang mengungsi yang dimulai sejak represi brutal kelompok antipemerintah tahun 2011. (AFP/Ihs/OL-5)