Babak Baru di Pasifik Selatan

SETELAH perjuangan panjang, status Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) ditingkatkan dari pengamat menjadi associate member atau anggota sejawat. Sebelumnya, Indonesia menjadi observer atau pengamat pada konferensi tingkat tinggi MSG yang ke-18 di Fiji, Maret 2011.

Peningkatan status itu sekaligus mempersempit peluang sejumlah organisasi Papua merdeka mendapatkan dukungan dari perkumpulan negara etnik Melanesia yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) itu.

Keputusan untuk meningkatkan status Indonesia di MSG diumumkan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, Kamis (25/6). O'Neill juga mengumumkan MSG menerima United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), salah satu kelompok Papua sebagai anggota pengamat.

"Hari ini hari yang sangat penting bagi perdamaian dan niat baik untuk saudara-saudara kita yang tinggal di provinsi Melanesia di Indonesia," kata O'Neill dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Solomon.

Ancang-ancang Indonesia untuk bergabung dalam MSG sebenarnya sudah diutarakan secara terbuka sejak beberapa bulan silam. Indonesia bahkan memanfaatkan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu di Jakarta dan Bandung untuk menggalang dukungan dari sejumlah negara anggota MSG seperti Papua Nugini, Fiji, dan Vanuatu.

Pascapeningkatan status di organisasi MSG, Indonesia diwakili lima gubernur dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. "Saya percaya Indonesia menghargai kejujuran dan tawaran kami untuk bekerja sama dalam isu-isu yang sensitif. Membangun persaudaraan Melanesia yang kuat di kawasan Pasifik merupakan cita-cita seluruh anggota MSG," tambah O'Neill.

Selain itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, menyambut baik peningkatan status Indonesia dalam MSG. "Status keanggotaan yang diberikan kepada Indonesia mewakili lima provinsi Melanesia yang ada di Indonesia. Saya sangat senang menyambut mereka bergabung di sini (MSG)," kata Sogavare.

Tingkatkan kerja sama
Dalam konferensi tingkat tinggi MSG yang ke-20 di Honiara, Kepuluaun Solomon, 24-26 Juni lalu, perwakilan pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, menyatakan peningkatan status Indonesia di MSG akan membawa manfaat yang sangat besar bagi setiap anggota.

"Sebagai associate member, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkret dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama," ucap Fachir.

Fachir menambahkan, fokus Indonesia untuk membangun hubungan baik dengan kawasan Pasifik tecermin dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Papua Nugini, Mei lalu. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga menjadikan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji sebagai tujuan pertama kunjungan kerja setelah dilantik sebagai menteri luar negeri.

Peningkatan status Indonesia di MSG juga akan meningkatkan kerja sama konkret dengan negara anggota MSG. Nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG saat ini mencapai US$260 juta. Nilai itu bisa meningkat seiring dengan melemahnya pengaruh Australia dan Selandia Baru di kawasan Pasifik Selatan.

Kerja sama teknis di berbagai bidang yang selama ini telah berjalan pun, lanjut Fachir, akan terus dipererat. Misalnya di bidang perikanan, pembuatan kerajinan tangan, seni budaya, dan diplomasi. Hingga Mei lalu, Indonesia telah melakukan 130 program kerja sama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG, yang diikuti 583 peserta.

Perdamaian
Peningkatan status Indonesia di MSG itu menuai kecaman dari ULMWP. Menurut mereka, Indonesia bukan bagian dari etnik Melanesia dan tidak berhak mengklaim sebagai bagian dari persaudaraan etnik Melanesia.

Di sisi lainnya, pemerintah Indonesia juga menentang aplikasi ULMWP yang dinilai tidak mewakili 11 juta etnik Melanesia yang hidup di Indonesia. ULMWP mewakili suara segelintir orang yang menginginkan Bumi Cenderawasih merdeka. Kelompok-kelompok itu kerap menggunakan sentimen rasialisme dan hak asasi manusia di negara-negara Pasifik Selatan dan Eropa untuk mendapatkan dukungan internasional.

Tetap saja, Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yakin peningkatan status Indonesia di organisasi MSG akan berdampak langsung pada perdamaian di Bumi Cenderawasih. "Fiji yakin peningkatan status ini merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi saudara-saudara Melanesia kita di Papua," kata Bainimarama.

Ia mengharapkan tokoh-tokoh Papua yang berada di luar Indonesia akan pulang dan terlibat dalam penguatan Indonesia di MSG. "Kami mengakui ULMWP merupakan kelompok yang bisa menaungi pendapat diaspora asal Papua Barat (Papua) dan selalu mencintai rakyat Papua Barat di dalam hati," kata Bainimarama.

Harus didengar
Peningkatan status Indonesia sebagai anggota sejawat MSG tidak pula terlepas dari penggulingan Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman pertengahan Juni lalu. Natuman merupakan salah satu pendukung utama gerakan Papua merdeka di Pasifik. Ia bahkan sempat memfasilitasi pertemuan para tokoh Papua. Natuman juga memfasilitasi gerakan West Papua Unification yang digagas Allan Nafuki di Vanuatu serta membuat pawai dukungan untuk Papua merdeka di ibu kota Vanuatu, Port Vila.

Pascapenggulingan, posisi Natuman di pucuk pemerintahan Vanuatu digantikan Sato Kilman. Kilman merupakan mantan perdana menteri dan menteri luar negeri dalam kabinet Natuman.

Pergantian itu membawa perubahan drastis dalam arah kebijakan pemerintah Vanuatu. Sejak Kilman terpilih menggantikan Natuman, arah kebijakan pemerintah Vanuatu dalam dukungan untuk aplikasi ULMWP sebagai anggota penuh MSG menjadi tidak jelas. Namun, jika secara pribadi Natuman mendukung gerakan Papua merdeka masuk ke MSG, Kilman sebaliknya.

Kilman justru berpendapat bahwa gerakan Papua merdeka tidak solid dan terpecah-pecah sehingga tidak cukup representatif untuk didukung masuk MSG. Pendapat itu juga yang membuat Kilman dipecat Natuman dari jabatan menteri luar negeri awal Juni lalu.

"Saya rasa sudah seharusnya Indonesia memiliki perwakilan di MSG dan forum Melanesia lainnya. Isu separatisme di dalam Indonesia merupakan isu yang berbeda. Namun, menurut saya, Indonesia harus memiliki suara di MSG karena ada daerah yang memiliki ras yang sama dengan kami," kata Kilman beberapa waktu lalu.

Kilman berpatokan pada 11 juta etnik Melanesia yang hidup di Indonesia. "Suara populasi Melanesia di Indonesia harus didengar," kata Kilman. (AFP/SBS/Radionz/I-1)