Pemilu Diwarnai Kekerasan

AKSI pelemparan granat dan penembakan mewarnai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) parlemen di Kota Bujumbura, Burundi, dan sejumlah wilayah lain, kemarin. Insiden tersebut menyebabkan pelaksanaan pemilu ditunda sementara.

"Kelompok bersenjata mencoba menyerang tempat pemungutan suara. Mereka menembak dan melemparkan granat. Namun, polisi dapat menghentikan mereka," kata Wakil Kepala Kepolisian Godefroid Bizimana.

Akibat serangan tersebut, aparat kepolisian terus melakukan patroli di jalan-jalan Bujumbura, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok oposisi dan terjadi tindak kekerasan.

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon telah meminta pemerintah Burundi untuk menunda pemilu karena partai oposisi menolak berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilu Burundi pada periode kali ini dianggap kontroversial karena tetap digelar di tengah memanasnya unjuk rasa warga terhadap Presiden Pierre Nkurunziza. Warga menolak keras niatan Nkurunziza yang hendak menjabat untuk periode ketiga.

Pihak oposisi mengatakan tindakan yang dilakukan Nkurunziza merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar perjanjian damai yang mengakhiri 13 tahun perang saudara pada 2006.

"Mandat yang dia (Nkurunziza) berikan adalah ilegal. Saya ingin mengatakan kepada dia bahwa memaksa pelaksanaan pemilu adalah tidak masuk akal," ujar pemimpin parlemen, Pie Ntavyohanyuma.

Merespons keadaan politik di Burundi yang sedang tidak stabil, organisasi Uni Afrika (UA) menolak untuk mengirim pengamat guna memantau pemilu di Burundi.

"Mengingat tidak adanya pemilihan yang dilakukan secara bebas, jujur, adil, dan transparan, kami tidak akan mengirim pengamat untuk memantau pemilu parlemen di Burundi," ujar Ketua Uni Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma dalam sebuah pernyataan.

Walaupun mendapat kecaman dari dalam dan luar negeri, otoritas Burundi menolak menunda pemilu dan mengatakan pemilu kali ini berjalan dengan baik. "Pemilu kali ini berjalan lancar," ujar juru bicara komisi pemilu,Prosper Ntahorwamiye. (AFP/Pra/I-3)