Aparat Turki Bertekad Lawan PKK

PERDANA Menteri (PM) Turki Binali Yildirim menuduh kelompok separatis Partai Pekerja Kurdi (PKK) sebagai dalang dari serangkaian serangan bom. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan pernyataan senada. Pada serangan bom di Kota Midyat, wilayah tenggara Turki, Rabu (8/6), lima orang tewas termasuk seorang polisi wanita yang tengah hamil. Serangan itu terjadi selang sehari setelah serangan bom di Kota Istanbul yang menewaskan 11 orang. Kedua serangan yang menargetkan polisi dan tentara Turki diduga dilakukan kelompok pemberontak Kurdi. Namun, juru bicara kantor kepresiden, Ibrahim Kalin, mengatakan terlalu dini untuk memutuskan siapa dalang serangan bom itu.

Berbeda dengan pihak kantor kepresidenan, PM Yildirim justru meyakini kelompok PKK sebagai dalang dari sejumlah serangan bom dalam beberapa bulan terakhir. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah bertekad membalas dendam kepada kelompok separatis Kurdi. "Kami akan melawan mereka di pusat kota dan perdesaan," tegas Yildirim. Kendati kantor kepresidenan menyatakan terlalu dini menuduh, Presiden Erdogan meyakini PKK sebagai dalang serangan. "Ribuan pahlawan siap untuk melindungi negara dan saudaranya dengan nyawa mereka melawan teroris," kata Erdogan yang ingin menegaskan bahwa polisi dan militer Turki siap memberantas PKK.

Dalam serangan Rabu (8/6) waktu setempat, tampak kepulan asap besar hitam dari puing-puing kantor polisi yang hancur di Kota Midyat, Turki. Selain lima orang tewas, 51 orang lainnya terluka akibat serangan itu. Sebelum ledakan dahsyat tersebut, sebuah mobil berisi setengah ton bahan peledak memasuki kantor polisi di Midyat. Saat mobil penyerang hendak mendekati gedung polisi, aparat kepolisian sempat melepaskan tembakan untuk menghentikan kendaraan. Pascaledakan, sejumlah orang berunjuk rasa mengecam aksi serangan bom tersebut. Dalam aksi tersebut, PM Yildirim, mantan Presiden Abdullah Gul, dan pemimpin oposisi Partai Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu turut menghadiri pemakaman korban serangan bom.

Kendati begitu, pimimpin oposisi tetap menyudutkan pemerintah Erdogan. Kilicdaroglu menilai kebijakan pemerintah tidak mendukung keberadaan Kurdi sehingga memicu sejumlah serangan. Pada Selasa (7/6), Presiden Erdogan menandatangi reformasi undang-undang yang meningkatkan kekebalan terhadap pembuat kebijakan. Undang-undang itu merupakan langkah menyingkirkan kelompok pendukung Kurdi dari parlemen Turki. Pemerintahan Erdogan melihat Partai Demokrat (HDP) sebagai garis depan politik dari PKK. HDP kerap menyuarakan hal yang membela kelompok PKK yang telah dicap pemerintah sebagai organisasi terorisme.Namun, oposisi menilai serangan PKK disebabkan sikap pemerintah sendiri.