Brexit Jalan Keluar Atasi Gelombang Imigran

GENAP setahun lebih Uni Eropa (UE) dilanda krisis imigran, tanpa terkecuali Inggris.

Perdana Menteri (PM) David Cameron dinilai tak becus urus persoalan yang gelombang kedatangan para migran.

Tak pelak lagi, para politikus Inggris Raya mengungkapkan kesetujuan dengan Inggris dari keanggotaan UE (pro-Brexit).

Mereka meyakini Brexit merupakan solusi tepat menuntaskan isu imigran.

Politikus Partai Konservatif Inggris--Boris Johnson, Michael Gove, dan Priti Patel--meyakini dengan keluar dari UE, Inggris akan lebih leluasa menyelesaikan persoalan imigran.

Guna mereduksi jumlah imigran memasuki Inggris yang dibatasi 100 ribu orang, Inggris akan mengadopsi sikap tegas yang diterapkan pemerintah Australia apabila keluar dari UE.

Jika suara referendum Brexit pada 23 Juni mendatang sepakat Inggris keluar dari UE, David Cameron harus tunduk pada hasil tersebut. Ia tidak lagi memaksakan kebijakannya.

Imigran yang memasuki Inggris nantinya harus menjadi nilai tambah secara ekonomi untuk Inggris.

Artinya, tidak ada imigran pengangguran yang datang ke Inggris.

Hal itu sebelumnya ditentang Brussels atau kota yang menjadi pusat Uni Eropa.

"Jika kita mengimplementasi prinsip-prinsip ini, untuk pertama kalinya dalam generasi akan memungkinkan politikus untuk memenuhi janjinya terkait dengan persoalan imigran," kata tiga politikus tersebut dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu seperti dikutip Daily Mail.

Pegiat kampanye The Out yang pro-Brexit tersebut menyatakan, Rabu (1/6), dengan keluarnya Inggris dari UE, segala hak-hak warga negara UE untuk datang, tinggal, dan bekerja dengan bebas di Inggris telah berakhir.

"Mereka yang ingin masuk (Inggris) untuk bekerja atau sekolah harus diakui dalam basis keterampilan tanpa diskriminasi kewarganegaraannya ... migran harus memenuhi pertanyaan tentang pekerjaan. Untuk pekerjaan yang relevan, kami akan memastikan semua yang datang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik," papar mereka.

Sejak dua pekan lalu, isu imigran telah mendominasi perdebatan referendum saat sejumlah pejabat Inggris mengakui kegagalan David Cameron mencapai target hanya 100 ribu migran.

Sumber yang dekat dengan ketiga politikus tersebut mengatakan Brexit berpotensi memangkas net migrasi dari 333 ribu orang dalam setahun menjadi hanya puluhan ribu.

Sistem sortir imigran serupa pertama kali diimplementasikan pemerintah Australia pada 1989.

Sistem itu berlaku bagi migran berbasis ekonomi dan lainnya untuk pengungsi dan para pencari suaka.

Imigran yang hendak bekerja di Australia harus memiliki visa kerja dengan penilaian pengalaman, kualifikasi, dan usia.

Australia juga memberlakukan persyaratan kesehatan bagi imigran untuk meminimalkan risiko kesehatan publik.

Bagi migran yang menginginkan visa tinggal permanen harus menjalani uji kesehatan, termasuk, uji pindai dada menggunakan sinar X dan tes HIV.

Imigran yang dinyatakan mengidap penyakit tuberkulosis (Tb) pun dilarang memiliki izin tinggal permanen.

Selain itu, nantinya, jika keluar dari UE, Inggris akan berwenang untuk mendeportasi setiap pelaku kejahatan dan anggota kelompok ekstremis ke negara EU lain.

Angka statistik menyebut jumlah imigran asal UE menuju Inggris di bawah aturan gerakan kebebasan mencapai 270 ribu per tahun lalu.

Jumlah tersebut termasuk 77 ribu orang yang datang tanpa pekerjaan.

Migrasi net UE mencapai 184 ribu orang.

Sementara itu, secara keseluruhan migrasi net, termasuk gelombang migrasi dari luar UE, mencapai 333 ribu hingga Desember 2015. (Daily Mail/Aya/I-3)