Penyadapan Prancis oleh AS Tersingkap

SITUS pengungkap rahasia Wikileaks merilis dokumen terbaru yang menyebutkan lembaga Keamanan Nasional Amerika Serikat atau National Security Agency (NSA) menyadap percakapan tiga presiden Prancis dari tiga periode, yaitu Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012), dan Presiden Prancis saat ini, Francois Hollande. Penyadapan itu dilakukan sepanjang 2006-2012.

Dokumen yang dilabeli sangat rahasia tersebut pertama kali diluncurkan Wikileaks pada Selasa (23/6) dengan judul dokumen Espionnage Elysee dan disebarluaskan surat kabar Liberation dan situs investigasi Mediapart di Prancis.

Kata Elysee sendiri merupakan kode untuk Istana Kepresidenan Prancis.

Selain membuka penyadapan terhadap ketiga presiden Prancis, Wikileaks mengungkapkan NSA juga menyadap Perdana Menteri Prancis serta Duta Besar Prancis untuk Amerika Serikat (AS).

Salah satu isi dokumen yang dibocorkan tersebut merupakan pembahasan rahasia yang dilakukan Presiden Hollande pada 2012 mengenai kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro.

Dokumen lainnya, yang berasal dari 2011, menyebutkan Presiden Prancis saat itu, yakni Nicolas Sarkozy, bertekad melanjutkan pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina tanpa melibatkan AS.

Isu lain yang diungkap antara lain berkisar krisis finansial global, kepemimpinan Uni Eropa, juga hubungan antara pemerintahan Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel, serta upaya Prancis dalam pembentukan staf eksekutif PBB.

Adapun pendiri Wikileaks, Julian Assange, menyebut masyarakat Prancis berhak mengetahui bahwa presiden mereka telah menjadi target penyadapan yang dilakukan sekutunya sendiri, yakni AS.

Tidak dapat diterima
Saat menanggapi hal tersebut, pemerintah Prancis menyatakan tindakan spionase yang dilakukan antarnegara sekutu sangatlah tidak dapat diterima.

"Ketika kita sedang berperang melawan terorisme, mereka malah memata-matai sekutu sendiri. Hal ini sangat sulit kami bayangkan ataupun pahami," ujar juru bicara pemerintah Prancis Stephane Le Foll. Pemerintah Prancis juga menegaskan tidak akan menoleransi setiap tindakan yang mengancam keamanan negaranya.

Presiden Hollande langsung menggelar pertemuan terkait dengan penyadapan tersebut dengan para petinggi negara.

Hollande juga memanggil Duta Besar AS untuk Prancis, Jane Hartley, pada pertemuan kemarin itu.

Selain itu, koordinator intelijen nasional Prancis, Didier Le Bret, ditugaskan berangkat ke AS guna menindaklanjuti urusan penyadapan itu.

Adapun NSA, lewat juru bicaranya, Ned Price, menyatakan, "Kami tidak akan mengomentari tuduhan tersebut. Umumnya, kami tidak melakukan kegiatan pengawasan intelijen asing kecuali untuk tujuan keamanan nasional yang spesifik dan tervalidasi. Hal itu berlaku baik untuk warga biasa maupun pemimpin dunia."

Dia juga menyatakan pihaknya tidak menargetkan komunikasi yang dilakukan Presiden Hollande.

"Kami bekerja sama dengan Prancis pada semua bidang yang menjadi perhatian internasional. Prancis ialah mitra yang sangat diperlukan."

Presiden Hollande pun disebut akan menghubungi Presiden AS Barack Obama.

"Pembicaraan dengan Presiden AS dijadwalkan dalam beberapa jam mendatang," kata mantan Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin yang ikut dalam pertemuan darurat dengan Hollande soal penyadapan, tadi malam. (AFP/BBC/I-1)