Politik LN Jokowi Dinilai Cerdas

SEJUMLAH pengamat menilai politik keseimbangan kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo merupakan langkah yang cerdas.

Hal itu pun sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Kita tidak akan berpihak kepada siapa pun, sepanjang itu memberikan penawaran yang baik kepada Indonesia," kata Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Menurut Hikmahanto, Jokowi berorientasi pada penawaran terbaik dengan basis ekonomi kerakyatan.

Jika itu dianggap menguntungkan, Indonesia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

"Ini langkah yang cerdas karena tidak tergantung dengan satu pihak," ujarnya.

Mengenai pandangan bahwa Jokowi cenderung berhaluan ke Tiongkok dibantah Hikmahanto.

Asumsi itu, kata dia, terpatahkan dengan keputusan Jokowi menggandeng Jepang sebagai mitra kerja kereta cepat Jakarta-Surabaya yang dicanangkan belum lama ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memutuskan bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Beberapa orang memandang presiden berkiblat ke 'Negeri Tirai Bambu'.

Namun, dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, Jokowi memberi kesempatan kepada Jepang.

Para pakar menilai, langkah ini sebagai gaya pemerintahan Jokowi yang meneruskan politik bebas aktif tanpa berpihak kepada negara mana pun.

"Indonesia bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan di ASEAN. Tapi, kita juga tidak mau selalu dirugikan posisinya. Kita akan bekerja sama dengan siapa saja yang memberikan keuntungan," tambahnya.

Menurut Hikmahanto, ketersediaan sumber daya alam dan energi, bonus demografi, serta percepatan pembangunan infrastruktur, merupakan potensi ekonomi besar yang dimiliki Indonesia.

Negara-negara lain pasti berkepentingan menjalin kerja sama ekonomi, juga politik, dengan Indonesia.

"Posisi strategis itu semestinya menjadikan kita lebih piawai lagi mengelola politik keseimbangan," tambahnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sedikit berhaluan ke kiri.

Hal ini dilatarbelakangi hubungan dengan Uni Soviet.

Saat rezim Orde Baru Soeharto, pemerintah berubah ke kanan atau lebih condong ke Amerika Serikat (AS).

Namun, di tangan Jokowi, politik bebas aktif Indonesia lebih tecermin tanpa adanya keberpihakan.

Jangan dieksploitasi

Pakar Politik Internasional Universitas Gajah Mada (UGM) Dafri Agussalim berpendapat haluan presiden saat ini memang ke arah Timur, terutama Tiongkok.

Namun, tambahnya, bukan berarti hubungan dengan negara lain, seperti AS merenggang.

Selalu ada cara penyeimbang dalam langkah yang diambil Jokowi.

"Saat ini kita jauh lebih bebas dan aktif. Pendekatannya cenderung pragmatis, tidak lagi ideologi," ujar Dafri pada kesempatan terpisah.

Alasan ideologis dan pragmatis inilah yang menjadi landasan kerja sama Jokowi dengan Tiongkok. Secara kebetulan Tiongkok tumbuh sebagai kekuatan ekonomi sekaligus berperan akomodatif.

Menurut Dafri, yang terpenting bagaimana Indonesia agar tidak menjadi target eksploitasi Tiongkok.

Pasalnya, 'Negeri Tirai Bambu' ini telah habis-habisan menyuntik dana ke Indonesia.

"Hal tersebut pasti ada kepentingannya. Tinggal bagaimana kita (mengelolanya agar) dapat untung, bukan sebaliknya malah dieksploitasi," kata Dafri mengingatkan.

(I-1)