Perempuan dalam Pusaran Politik di Taiwan

PADA Jumat (20/5), Tsai Ing-wen resmi menjabat sebagai Presiden Taiwan. Ia menjadi perempuan pertama di negeri itu yang duduk di kursi kepresidenan. Di Asia, perempuan menjadi presiden memang bukan kali pertama. Namun, naiknya Tsai ke takhta tertinggi di negerinya terbilang unik. Tidak seperti pemimpin perempuan Asia lainnya, seperti Park Geun-hye di Korea Selatan, Corazon Aquino dan Gloria Macapagal Arroyo di Filipina, Megawati Soekarnoputri di Indonesia, atau PM Yingluck Shinawatra di Thailand yang memiliki trah politik dari keluarga mereka, Tsai justru tak memiliki keistimewaan itu. Dia merintis karier politiknya sendiri. Di Taiwan, peluang perempuan dalam politik memang sangat terbuka lebar. Banyak politikus perempuan di negeri itu, termasuk mantan Wakil Presiden Annette Lu, Wali Kota Kaohsiung, Chen Chu, serta Ketua Partai Kuomintang, Hung Hsiu-chu, menduduki jabatan politik tanpa harus berasal dari keluarga politikus.

Mereka bahkan mampu memegang berbagai jabatan strategis. Selain di eksekutif, perempuan Taiwan juga mengambil peran di lembaga legislatif. Menurut BBC, setelah pemilu pada Januari lalu, sekitar 38% anggota parlemen Taiwan ialah perempuan. Angka itu merupakan yang tertinggi di antara negara-negara di Asia, bahkan internasional. Di dunia, rata-rata keterlibatan kaum hawa di dunia politik berkisar 22%, termasuk di negara demokratis, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. "Negara ini sangat memukau ketika saya pertama kali mengunjunginya. Mungkin hanya negara-negara Skandinavia yang bisa menyaingi keterwakilan perempuan dalam politik yang begitu besar ini. Saya sangat terkesan," ungkap Joyce Gelb, peneliti yang juga profesor emeritus di City University, New York, Amerika Serikat, saat memantau proses pemilu di Taiwan, tahun lalu, seperti dikutip New York Times.

Keterlibatan perempuan Taiwan dalam berpolitik berbanding terbalik dengan negara 'induk' mereka, Tiongkok. Meskipun Partai Komunis mengakui pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, hanya 2 dari 25 anggota politbiro yang berasal dari kaum hawa. Mereka pun tak pernah mencapai jabatan tertinggi di komite sentral. Peluang perempuan di Taiwan untuk terjun ke politik tak lepas dari perubahan konstitusi yang terjadi di negara itu pada 2005. Dalam UU itu disebutkan jumlah persentase perempuan di parlemen minimal 15%. Sejak itu, minat kaum hawa untuk ambil bagian dalam legislatif meningkat. Pada 2012, jumlah perempuan yang duduk di parlemen mencapai 33,6%. "Saya rasa di Taiwan kini politik merupakan hal yang biasa bagi kaum hawa," ujar Chang Ling-huang, profesor ilmu politik di National Taiwan University.

Sayangnya, meski kini Taiwan dipimpin presiden perempuan, dalam kabinet yang dibentuk Tsai, hanya 4 perempuan yang diberi jabatan dari 40 posisi yang ada. Mengenai hal ini, juru bicara kabinet mengatakan hal ini disebabkan langkanya perempuan berpengalaman di partainya. Selain itu, beberapa politikus perempuan memang menolak tawaran untuk jabatan-jabatan publik. Salah satunya, Ho Mei-yueh. Mantan menteri ekonomi yang kini berusia 65 tahun itu mengatakan, dirinya telah mengabdi selama 33 tahun dalam pemerintahan.

Kini dia hanya ingin menghabiskan waktunya untuk keluarga dan dirinya. "Saya harus bekerja dan menjaga anak-anak," katanya. "Pria, ketika mereka masih muda, tidak banyak memberi waktu kepada urusan lain karena beban mengurus anak-anak bukan urusan mereka. Bagi banyak pria, pekerjaan adalah hidup mereka. Tetapi itu berbeda dengan perempuan, karena juga memiliki tanggungjawab ganda dalam rumah tangga."