Menakar Masa Depan Taiwan

PARADE marching band militer mengawali acara pelantikan Presiden Republik Tiongkok (Taiwan), Tsai Ing-wen, Jumat (20/5) pagi. Sekitar 20 ribu tamu undangan berkumpul di depan istana negara di Taipei. Ratusan anggota masyarakat lain juga sudah menyemut di sekitar lokasi sebelum acara dibuka sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Dalam acara penobatan presiden pertama perempuan di Taiwan itu, juga ditampilkan tarian, seni bela diri, dan budaya pribumi. Suasana meriah itu berbanding terbalik dengan acara serupa di masa lalu yang kurang memberikan tempat kepada orang-orang biasa. "Tsai ingin memberitahu dunia bahwa Taiwan dibentuk masyarakat adat, pendatang yang pindah dari daratan selama Dinasti Ming dan Qing dan pelarian masif Kuomintang pada 1949," kata pakar politik yang berbasis di Taipei, Wang Hsing-ching, Sabtu (21/5). Dengan tampil menawan dan sederhana lewat balutan jas berwarna dasar ivory, Tsai berpidato tentang visinya untuk masa depan Taiwan dan menjabarkan tujuan-tujuan kebijakan pemerintahannya.

Berkenaan dengan kebijakan luar negeri Taiwan, dia menekankan keinginannya membawa Taiwan untuk lebih dekat dengan dunia luar. Dia juga berjanji akan membawa negeri itu menjunjung tinggi nilai-nilai universal perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. "Rakyat Taiwan telah menunjukkan kepada dunia lewat berbagai tindakan bahwa kita, sebagai rakyat merdeka dan demokratis, berkomitmen untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasi kita sebagai jalan hidup," ungkapnya. Ucapan itu merupakan pesan yang jelas ditujukan kepada Beijing bahwa Taiwan menghargai karakteristik masyarakat dan pemerintahan mereka lebih dari sekadar hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Demokrasi dan kebebasan berarti prokemerdekaan.

Mengenai kebijakan di tataran global, presiden perempuan pertama Taiwan itu menggarisbawahi, ia akan terus memperdalam hubungan dengan negara-negara demokrasi yang ramah, termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara Eropa. Selain itu, kata dia, Taiwan akan secara proaktif berpartisipasi dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional serta negosiasi perdagangan bebas, seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Tsai menyatakan, komitmen pemerintahannya untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas regional menekankan pentingnya membina hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara Asia lainnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, dia mengumumkan kebijakan menuju selatan baru untuk memperluas pertukaran di berbagai bidang, seperti teknologi, budaya, dan perdagangan, serta memperluas hubungan Taiwan dengan ASEAN dan India.

Hubungan Tiongkok
Pertanyaan yang paling mendasar ialah bagaimana masa depan hubungan Taiwan dengan saudara tua mereka, Tiongkok? Selama ini Beijing masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari teritorium mereka. Menurut Tsai, pembicaraan lintas selat (dengan Beijing) yang diselenggarakan pada 1992 mengedepankan semangat saling pengertian, mencari kesamaan, dan menyisihkan perbedaan. "Pembangunan yang stabil dan damai dalam hubungan lintas selat harus terus dikembangkan", katanya. Dia juga meminta Taiwan dan Tiongkok untuk menyisihkan muatan sejarah dan terlibat dalam dialog yang positif demi kepentingan masyarakat kedua pihak. Tsai dipandang sebagai pemimpin sederhana yang memiliki pandangan keras terhadap Beijing. Kedua negara itu resmi 'berpisah' pada 1949 setelah terjadi perang saudara.

Presiden sebelumnya, Ma Ying-jeou, dari Partai Nasionalis atau Kuomintang, dinilai terlalu 'lembek' terhadap Tiongkok selama delapan tahun jabatannya. Ma bahkan menekankan pentingnya 'Konsensus 1992', yang mengatur hanya ada 'Satu Tiongkok'. Hubungan mesra itu membuat masyarakat semakin khawatir hingga memicu unjuk rasa besar pada 2014. Massa memprotes pakta perdagangan dengan Beijing yang dikenal dengan Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA).
Dalam sebuah debat terbuka, Tsai pernah mengkritik pakta kerja sama itu. Menurut dia, ECFA hanya akan membuat Taiwan kehilangan independen dalam hubungan lintas selat dan menjadi sebuah parasit. Tsai memenangi pemilu presiden Januari lalu dengan hasil mutlak, yakni 56,12% berbanding 31,07% untuk pesaing utamanya dari partai berkuasa, Eric Chu. Kemenangan datang di tengah kekhawatiran publik Taiwan terhadap administrasi Ma yang bersikap 'lunak' terhadap Beijing dan melebarnya kesenjangan ekonomi negeri itu.

Manuver Beijing
DPP yang dipimpin Tsai secara tradisional mengusung sikap politik prokemerdekaan dan menolak untuk mengamini pesan Beijing bahwa Taiwan ialah bagian dari 'Satu Tiongkok'. Oleh karena itu, sejak pemerintahan transisi berkuasa sampai Tsai secara resmi dilantik pada 20 Mei, Beijing terus mencoba menekan Taiwan untuk membuat hidup mereka sulit. Para pengamat mengatakan reaksi keras Beijing ialah tantangan awal untuk presiden baru itu. Sikap atau manuver paling baru Beijing ialah mengancam memutuskan komunikasi rutin dengan Taiwan, kecuali presiden baru negara itu mengakui prinsip 'Satu Tiongkok'. Menurut laporan Xinhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok, Ma Xiaoguang, urusan lintas selat bisa terus berlanjut jika Taiwan mengakui prinsip 'Satu Tiongkok' seperti ditekankan Beijing.

Tiongkok dan Taiwan berpisah pada 1949 ketika pasukan nasionalis Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek dipukul mundur dari daratan ke Taiwan oleh Partai Komunis Tiongkok dalam perang saudara. Sejak itu tidak ada gencatan senjata atau perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani dan Tiongkok memandang wilayah Taiwan sebagai provinsi 'pembangkang' yang bisa kembali diambil secara paksa jika perlu. (AFP/AP/I-1)