Kepala HAM PBB Desak Pemimpin Dunia Tekan Junta Militer Myanmar

KEPALA Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan pada penguasa militer Myanmar guna menghentikan kekerasan terhadap rakyat negara itu dan dengan cepat memulihkan pemerintahan sipil.

Hampir satu tahun sejak militer merebut kekuasaan di negara itu, Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan rakyat Myanmar telah membayar harga tinggi dalam hal nyawa dan kebebasan yang hilang.

Bachelet mengatakan bahwa sementara ada kecaman yang hampir universal atas kudeta dan kekerasan yang terjadi, dia mencap tanggapan internasional tidak efektif, dengan mengatakan itu tidak memiliki rasa urgensi yang sepadan dengan besarnya krisis.

“Sudah waktunya untuk upaya yang mendesak dan diperbarui untuk memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar serta memastikan bahwa para pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Mantan Presiden Cile itu mengatakan Dewan Keamanan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tidak berbuat cukup untuk meyakinkan para pemimpin kudeta untuk memfasilitasi akses kemanusiaan.

Bachelet mengatakan dia telah berbicara dengan para pembela kebebasan sipil di Myanmar yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka.

“Saya mendesak pemerintah, di kawasan dan sekitarnya, serta bisnis, untuk mendengarkan permohonan ini,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 tahun lalu, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de factonya, Aung San Suu Kyi.

Tindakan keras

Sejak kudeta, militer telah melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa sejak kudeta, setidaknya 1.500 orang telah dibunuh oleh militer dalam upaya brutal untuk menghancurkan perbedaan pendapat, sementara ribuan lainnya akan terbunuh dalam konflik bersenjata dan kekerasan yang lebih luas.

Setidaknya 11.787 orang telah ditahan secara sewenang-wenang karena menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, kata kantor itu, di antaranya 8.792 masih dalam tahanan.

Sedikitnya 290 orang tewas dalam tahanan, banyak kemungkinan karena penggunaan penyiksaan, tambahnya.

Bachelet mengatakan krisis saat ini dibangun di atas impunitas yang dengannya kepemimpinan militer melancarkan kampanye kekerasan terhadap minoritas Rohingya empat tahun lalu.

“Selama impunitas berlaku, stabilitas di Myanmar akan menjadi fiksi. Akuntabilitas militer tetap penting untuk solusi apa pun ke depan, orang-orang sangat menuntut ini,” katanya.

Kantor Bachelet akan menerbitkan laporan pada bulan Maret yang merinci situasi hak asasi manusia di Myanmar sejak kudeta.

Sementara itu, setelah pengarahan tertutup PBB tentang situasi di Myanmar pada Jumat (28/1), Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa tujuan utama Dewan Keamanan PBB di Myanmar adalah untuk menghindari lebih banyak kekerasan dan perang saudara.

Zhang mengatakan Beijing menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pemimpin Kamboja Hun Sen ke Myanmar, menyebut kunjungannya cukup bagus, cukup bermanfaat, dan mengatakan pihaknya meminta mereka untuk terus melakukan upaya lebih lanjut.

“Beberapa orang tidak menyukai situasi seperti ini (sekarang), tetapi saya pikir apa yang juga harus kita ingat adalah bahwa kita harus menghindari memburuknya situasi, untuk menghindari lebih banyak kekerasan, untuk menghindari perang saudara,” kata Zhang.

“Itulah tujuan utama yang harus kita ingat,” imbuhnya.

Dia mengatakan Tiongkok juga menyambut baik penunjukan Noeleen Heyzer sebagai utusan khusus PBB yang baru untuk Myanmar.

Dia berbicara dengan pihak-pihak penting dan telah meminta untuk mengunjungi Myanmar. “Semoga dia bisa menyelesaikannya,” tandasnya. (Aiw/Aljazeera/OL-09)