Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REPUBLIK Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memperkuat kerja sama pertukaran informasi untuk mencegah penyelundupan dan memberantas peredaran narkoba.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso di Jakarta, Senin (9/5), menuturkan, kerja sama melalui nota kesepahaman itu akan mencegah masuknya jenis-jenis narkoba dari Tiongkok. "Jadi itu pencegahan, sehingga barang tersebut tidak perlu masuk ke Indonesia," kata Budi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurut Budi, dengan kerja sama itu intelijen Tiongkok akan senantiasa memberikan masukan-masukan BNN tentang pengiriman narkoba yang arahnya ke Indonesia. Melalui penguatan ini, BNN berharap jaringan narkoba yang berasal dari Indonesia sampai Tiongkok bisa diketahui kedua belah pihak. "Komitmen ini dalam rangka penindakan pencegahan masalah narkoba," kata dia.
Jika ada jaringan narkoba dari Tiongkok yang memasarkan barangnya ke Indonesia, pihak Tiongkok pun akan menginformasikan kepada Indonesia, begitu pula sebaliknya. "Kami hanya memberi informasi soal jaringan yang terlibat di sana. Komitmennya akan mereka tindaklanjuti. Akan ada tindak lanjut dari kerja sama ini, realisasinya seperti apa. Ini kan baru secara umum," tegas dia.
Meski tidak menyebut detailnya, Budi mengakui bahwa peredaran narkoba dari Tiongkok ke Indonesia cukup banyak terutama melalui jalur laut. Sulitnya, narkoba yang menuju ke Indonesia itu kadang terpecah lagi ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Belum lagi yang ke Indonesia ada yang masuk ke beberapa bagian seperti lewat Aceh, Medan, Riau, Kalimantan, dan lain-lain. "Sekarang bagaimana mereka (Tiongkok) mengatasi itu sehingga nggak keluar dan disalahgunakan di pasar bebas," kata Budi. (Ant/OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved