Menteri Dalam Negeri Membuka Workshop Internasional Soal Digitalisasi Desa

INDONESIA menjadi tuan rumah Pertemuan Komite Teknis TC-36 dan Tata Kelola Desa, pada organisasi Center on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) 2021.

Workshop digelar di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, 3-4 November. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan itu, didampingi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo, dan dihadiri secara virtual para delegasi negara anggota.

Pada kesempatan itu, Mendagri mempresentasikan kemajuan besar Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan desa. “Kami bangga pada pesatnya pertumbuhan Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan desa. Ada tiga langkah besar Pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pertumbuhan desa."

Ketiga langkah itu, ujarnya, ialah menata regulasi, organisasi atau kelembagaan dan anggaran

"Keseriusan pemerintah membangun akses jalan hingga ke pedesaan, menjadikan desa kian bertumbuh dengan baik,” ungkapnya.

Tito menamhkan digitalisasi desa sudah masuk pada masanya. Dinamika ini tidak boleh diabaikan. "Semua lini kehidupan sudah harus terkoneksi secara digital. Era digital memiliki sisi baik dan buruk, sehingga harus digunakan secara tepat."

Dari sisi pemerintahan, tambahnya, fakta digitalisasi sistem bisa menekan tindakan moral hazard pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, dalam hal tata Kelola pemerintahan desa, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada di desa,” terangnya.

Ia juga mengapresiasi tim workshop hari yang mengusung pembahasan digitalisasi desa.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga meresmikan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta sebagai balai yang bertaraf internasional.

Kegiatan ini dihadiri peserta baik luring maupun daring. Di antara mereka ialah para Duta Besar Indonesia yang bertugas di 14 negara anggota CIRDAP.

Di acara itu, juga ditandatangani letter of intent Indonesia dengan  
Krala Institute of Local Administration (KILA) yang berkedudukan di India. Indonesia diwakili Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Perjanjian kerja sama ditandatangani Dirjten Bina Pemerintah Desa Yusharto Huntoyungo dan Direktur KILA Joy Elamon.

Sebelumnya, Direktur Jenderal CIRDAP Cerdsak Virapat berharap kepada semua penyaji materi dan panelis untuk memberikan sumbangsih pengalaman dan pemikiran demi kemajuan tata Kelola pemerintahan desa, khususnya untuk menangani pandemi atau wabah covid-19.

"Di era serbadigital ini, organisasi CIRDAP harus mampu mendorong percepatan pembangunan desa berbasis digital di negara-negara dengan kawasan desa yang belum bisa mengakses internet," tambahnya.

Sementara Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyung sepakat dalam hal peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, pemanfaatan aplikasi harus dilakukan secara massif, sebagai bagian dari digitalisasi pemerintahan desa.

"Kita bekerja dalam tim dengan pendekatan pentahelix, peningkatan infrastruktur informasi dan teknologi hingga menjangkau seluruh desa. Selain itu juga pemanfaatan data secara terintegrasi, perbaikan mekanisme kerja, serta koordinasi dari pemerintah kecamatan hingga pemerintah pusat," tandasnya.

CIRDAP Beranggotakan 15 negara yakni Afghanistan, Bangladesh (Host State),Fiji, India, Indonesia, Iran, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. (N-2)