Tunda Pelayaran ke Filipina

TATKALA upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf belum juga membuahkan hasil, 4 anak buah kapal (ABK) Indonesia kembali diculik di Filipina. Pelayaran niaga ke Filipina pun diharapkan dihentikan sementara.

Keempat ABK tersebut menjadi korban penyanderaan setelah kapal tunda TB Henry dan tongkang Christy yang mereka awaki dibajak di perairan perbatasan Malaysia-Filipina tak jauh dari Pulau Ligitan atau 15 mil timur Tawau, Malaysia. Pembajakan kapal yang tengah dalam perjalanan dari Cebu, Filipina, ke Tarakan, Kalimantan Utara, itu dilaporkan Jumat (15/4) sore.

Pihak Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia, mengonfirmasi ada 10 ABK di kapal itu dan 6 orang selamat meski 1 di antara mereka mengalami luka tembak. Mereka diamankan aparat Malaysia, sedangkan korban luka dirawat di rumah sakit di Tawau.

"Mereka sedang menjalani proses penyelidikan dan pengembangan oleh aparat Malaysia. Sudah ada sedikit penjelasan dari korban selamat, tapi karena baru bertemu siang (kemarin), jadi masih harus diolah agar terukur saat dilaporkan ke Jakarta," kata Konsul Muda Konjen RI di Tawau, Prakoso Wicaksono, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia belum bisa memastikan pelaku pembajakan dan penyanderaan, apakah juga kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ekstremis itulah yang hingga kini menyandera 10 ABK kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang mereka bajak pada 26 Maret.

Untuk menghindari insiden serupa, Konjen RI di Tawau meminta pemerintah dan seluruh perusahaan kapal di Kalimantan untuk menunda pelayaran ke Filipina. "Perusahaan-perusahaan diimbau agar menunda rute-rute daerah yang tidak kondusif. Kami juga minta pemerintah daerah memonitor," pungkas Prakoso.

Secara terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. "Keluarga (korban) juga sudah diberi tahu.

"Imbauan agar perusahaan kapal menghentikan pelayaran ke Filipina didukung Ketua Umum Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia Anton Sihombing. Menurutnya, perairan tempat kapal dibajak merupakan black area dan pemerintah sudah seharusnya melarang kapal-kapal Indonesia berlayar di area itu. "Sampai aparat Filipina bisa menjamin keamanan,'' tegasnya.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan JA Barata mengaku pihaknya belum bisa bersikap. Yang pasti, keselamatan dan keamanan menjadi aspek utama moda transportasi termasuk di laut.

Larangan berlayar ke Filipina pun sudah diberlakukan otoritas Malaysia untuk mencegah terjadinya pembajakan kapal. Larangan sementara itu, menurut Kepala Polisi Perairan Malaysia Abdul Rahim Abdullah, berlaku untuk rute Sabah dan Filipina Selatan.

Kerahkan KRI
Dalam menyikapi penyanderaan WNI yang kembali terjadi di Filipina, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya sudah mengerahkan KRI Badau dan KRI Slamet Riyadi ke perbatasan Filipina. "Saya sudah siapkan pasukan di darat, laut, dan udara untuk mengambil tindakan di perbatasan Filipina," tegasnya saat menghadiri peringatan HUT ke-64 Kopassus di Cijantung, Jakarta, kemarin.

Namun, lanjut Gatot, TNI tetap berkoordinasi dengan otoritas Filipina. Koordinasi juga dijalin dengan tentara Malaysia. Dalam koordinasi itu, jika terjadi sesuatu di wilayah Malaysia atau Filipina, siapa pun yang mampu hadir dengan cepat boleh melakukan penanganan. (Bow/Hde/Ant/X-9)