Abbas Serukan Resolusi Hunian

PERMUKIMAN ilegal yang terus dibangun Israel di tanah Palestina mendorong Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan perlunya sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.

Seruan itu disampaikan Abbas saat mulai menjalankan kunjungan ke sejumlah negara, kemarin. Kunjungan itu merupakan bagian dari upayanya untuk memperbarui proses perundingan damai dengan Israel yang telah lama mandek.

Saat diwawancarai AFP, Abbas mengkritik tindakan yang tidak memadai dari pemerintahan Presiden Amerika (AS) Serikat Barack Obama dalam mengekang Israel.

Di sisi lain, Abbas juga dengan tegas mendukung inisiatif Prancis untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional musim panas ini.

Abbas akan melawat ke Turki, Prancis, Rusia, Jerman, dan New York (AS). Di negara-negara itu, Palestina sedang membahas rancangan resolusi PBB yang mengecam permukiman Israel di Tepi Barat.

Saat ini, berkembang spekulasi Obama bisa mengubah taktik dan mendukung resolusi tentang proses perdamaian sebelum dia melepaskan jabatan pada Januari mendatang.

"Dewan Keamanan merupakan subjek yang sangat penting karena saat ini mendesak dan berkaitan dengan pembangunan permukiman ilegal dan karena Israel belum berhenti dari aksi mereka tersebut," kata Abbas, Senin (11/4), di kantornya di Ramallah.

Pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina oleh Israel telah merusak proses perdamaian dan mencederai proyek solusi dua negara. Israel tetap saja membangun permukiman-permukiman baru meski dikritik dan ditentang dunia internasional.

AS telah berulang kali memveto resolusi yang anti-Israel di Dewan Keamanan PBB, tapi Palestina berharap akan ada perubahan hati dari pemimpin Gedung Putih. "Sejauh ini, kami belum mendapat reaksi apa pun dari Amerika Serikat bertalian dengan Dewan Keamanan," ujar Abbas.

Dia mengkritik sikap dan upaya AS sejauh ini.

"Kami menaruh harapan pada pemerintah AS selama delapan tahun terakhir bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah positif di masa depan untuk mencapai apa yang Amerika percaya, yang merupakan visi dua negara," katanya. "(Tapi) sampai saat ini, itu belum dipenuhi oleh pemerintah AS.