Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMERIKA Serikat (AS) akan membela hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Selasa (30/3).
Kala merilis laporan HAM Departemen Luar Negeri AS pertama di era Presiden Joe Biden, Blinken melancarkan kritikan terselubung terhadap kebijakan HAM era Donald Trump.
"Sejumlah orang merasa tidak perlu AS membela HAM dengan keras di seluruh dunia. Kita hanya akan berbicara keras jika pelanggaran HAM terjadi di negara-negara tertentu saja atau jika hal itu menguntungkan kita," kata Blinken.
Baca juga: Deplu AS: Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang
"Orang-orang itu gagal paham. Membela hak asasi manusia di mana saja adalah kepentingan AS."
"Pemerintahan Biden-Harris akan membela hak asasi manusia dimana pun tidak peduli pelanggarnya lawan atau teman AS." tegasnya.
Blinken memerintahkan AS kembali melakukan penilaian tahunan terhada[ negara-negara di dunia terkait masalah kesehatan reproduksi, yang di masa pemerintah Trump dicabut karena menganut kebijakan antiaborsi. (AFP/OL-1)
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved