Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG perayaan Hari Wanita Sedunia yang jatuh 8 Maret, terjadi gelombang protes keras di Turki. Sebelumnya, hari itu tidak pernah dirayakan di Turki, namun tekanan yang dilancarkan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan membuat kaum perempuan bergerak dan terus membesar.
Protes keras di Turki bahkan menggema hingga Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina dan negara-negara Eropa lainnya. Protes keras terhadap rezim Erdogan disebabkan oleh sikap pemerintah melanggar hak asasi kaum perempuan dari mulai memenjarakan hingga membunuh.
Penangkapan hingga pembunuhan dilakukan rezim Erdogan dilakukan kepada mereka yang memperjuangkan hak-haknya sejak 2016 dengan mengebiri hak-hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang berseberangan.
"Pada 2009, 42% wanita Turki berusia antara 15 dan 60 tahun menjadi sasaran kekerasan. Indeks Kesenjangan Gender Global 2020 menempatkan Turki di peringkat 130 di antara 153 negara,," tulis seoramg advokat Turki yang dibungkam.
Menurutnya, sejak dugaan upaya kudeta pada 2016, hak-hak perempuan secara sistematis diabaikan dan dilanggar oleh otoritas Turki. Banyak wanita yang ditahan menjadi sasaran penggeledahan bahkan ditelanjangi.
"Mereka diminta untuk membuka pakaian dan jongkok sambil telanjang, terkadang dengan membawa kamera. Lebih dari 5.000 wanita telah dipenjara sebagai tahanan politik, 600 wanita ditahan bersama anak-anak mereka termasuk 100 wanita yang sedang hamil atau baru saja melahirkan. 780 bayi dipenjara bersama dengan ibu mereka yang tidak dihukum karena kejahatan apa pun," tandasnya.
Protes keras terhadap Rezim Erdogan di negara-negara lain terus berlangsung, sayang aksi represif terus terjadi di Turki. Aparat kepolisian menindak keras protes yang dilakukan perempuan dengan kekerasan untuk menghalai gelombang unjuk rasa, namun sampai saat ini aksi protes terus berlangsung. (OL-8)
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
KEMENTERIAN Luar Negeri Turki mengatakan genosida yang dilakukan pemimpin kelompok Nazi Jerman Adolf Hitler telah berakhir. Hal serupa juga akan terjadi pada PM Israel Benjamin Netanyahu.
Iwan juga mengatakan sewaktu syuting di Hipodrom Konstantinopel, mereka didatangi pihak keamanan lalu dicecar dengan berbagai pertanyaan terkait tujuan mereka.
Pelatih Turki Vincenzo Montella mengatakan para pemainnya perlu memanfaatkan kekuatan dukungan suporter saat menghadapi Belanda
PEMIMPIN kelompok pejuang Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh mengadakan pembicaraan dengan Qatar, Mesir, dan Turki untuk meninjau perkembangan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Demiral mencetak dua gol saat Turki menang 2-1 atas Austria dan memastikan tempat di perempat final untuk menghadapi Belanda.
MEMASUKI awal abad ke-21, para akademisi bidang ilmu politik mulai meragukan optimisme akan penguatan demokrasi yang tumbuh di akhir abad ke-20.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Sudirman Said meminta masyarakat ikut mengoreksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin menunjukkan watak otoriter
Pemerintah yang berkuasa justru memberikan semacam “promosi” terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat/terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
KLAIM Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan hak berbicara masyarakat, bahkan mencaci maki presiden, dimentahkan sejumlah pihak.
Beberapa di antaranya menggunakan keterampilan demagogis untuk mendeskreditkan keberadaan parpol dan mengabaikan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved