Lokasi Penyanderaan WNI Dikepung

PEMERINTAH memiliki sejumlah opsi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

Saat ini, seluruh opsi tersebut sedang dikaji untuk menentukan keputusan apa yang paling tepat.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai mengikuti rapat koordinasi (rakor) terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam rakor tersebut Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Arie Sadewo, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

Rakor membahas hasil pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Filipina Almendras di Filipina (1/4).

"Saya diutus Presiden untuk berkomunikasi dan sebagainya. Komitmen pemerintah Filipina sangat jelas dalam rangka membantu pembebasan 10 WNI," ujarnya.

"Pengelolaan opsi-opsi penyelamatan itu masih dalam pembahasan internal dan sejauh ini pilihannya belum diputuskan. Opsi tersebut pun tidak bisa disampaikan ke publik dengan alasan untuk menjaga keselamatan para sandera," jelasnya.

Filipina, lanjutnya, berupaya menyelesaikan persoalan dan tidak memperkenankan TNI memasuki teritorial mereka.

Bahkan, militer Filipina mengklaim telah memantau pergerakan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI awak kapal Brahma 12 dan kapal Anand 12.

Ryamizard menambahkan, operasi pembebasan WNI yang menjadi sandera sepenuhnya dilakukan militer Filipina.

"Kami tidak boleh masuk. Lokasinya sudah dikepung militer Filipina," katanya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan koordinasi penanganan sandera di Filipina pada dasarnya masih dikerjakan antara perusahaan kapal dan kelompok Abu Sayyaf.

"Opsinya sudah ada dan tidak perlu saya sebutkan."

Secara terpisah, latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Kalimantan Utara yang melibatkan 500 prajurit saat ini juga melakukan simulasi pembebasan sandera, baik di laut maupun di darat.

"PPRC TNI memiliki tujuh kemampuan spesialis dalam operasi pembebasan sandera di berbagai medan, seperti di pesawat, kapal laut, kereta api, gedung, bus, hutan, dan objek vital kilang minyak," kata Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Dalam simulasi, sambungnya, TNI mengerahkan lima kapal perang Republik Indonesia (KRI), tiga helikopter, dan satu pesawat CN-295.

Kelima KRI itu ialah KRI Surabaya-591, KRI Ajak-653, KRI Ahmad Yani-351, KRI Mandau-621, dan KRI Badau-841.

Lima pasukan elite TNI yang dilibatkan ialah Unit Gultor dari Kopassus, Unit Ton Taipur dari Kostrad, Kopaska dari TNI-AL, Denjaka dari Marinir, dan Den Bravo dari Paskhas TNI-AU.