Koordinasi Upaya Penyelamatan 10 WNI Terus Digencarkan

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) semakin gencar berkoordinasi dengan semua pihak terkait upaya penyelamatan 10 anak buah kapal (ABK) Brahma 12 dan Anand 12 yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Juru bicara Kemenlu Armanatha Nasir menekankan proses koordinasi masih berjalan meski tidak gamblang dipublikasi. "Koordinasi dengan semua pihak masih berjalan untuk menyelamatkan 10 WNI yang disandera,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (1/4) petang.

Di samping itu, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku timnya siap menyerbu Abu Sayyaf atau menyediakan bantuan apa pun yang dibutuhkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Namun, Gatot belum memastikan apakah akan melakukan operasi gabungan militer dengan AFP atau opsi lain.

"Kami menunggu informasi dari militer filipina dan akan bertukar informasi," kata Gatot.

Dia menampik adanya laporan bahwa TNI telah membangun pasukan di Tarakan, Kalimantan Utara. Pasalnya, itu termasuk di dalam teritori Filipina, hanya Angkatan Laut Filipina yang berwenang untuk melakukan operasi penyelamatan.

Gatot melanjutkan militer tidak akan mengambil langkah sebelum menerima instruksi dari Kemenlu sebagai pihak yang memimpin negosiasi dengan penyandera.

Terkait hal ini pun Armanatha enggan berkomentar. Ia menegaskan pihaknya belum bisa memberi informasi lebih banyak dari informasi yang diberikan oleh Menlu Retno Marsudi beberapa hari lalu.

"Kami belum bisa kasih info lebih dari yang dikatakan Ibu Menlu kemarin. Ini menyangkut nyawa orang dan kami terus memonitor dan sangat hati-hati. Kalau seandainya disampaikan semua perkembangannya khawatir mempengaruhi keselamatan 10 WNI,” tambah Armantha.

Di sisi lain, juru bicara AFP Brigjen Restituto Padilla percaya pihaknya dapat menangani hal ini. "Kami tidak mengizinkan militer asing berada di Filipina tanpa adanya pakta. AFP memiliki kemampuan untuk menjalankan mandat,” imbuh Padilla.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu menawarkan bantuan kepada AFP dalam upaya pembebasan. Indonesia siap mengerahkan elite Densus 88 antiteror dan pasukan Brimob, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan.

Desakan pembebasan 10 WNI bukan hanya datang dari lembaga pemerintah, Persatuan Ulama Internasional (ICIS) juga mendesak Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 WNI. Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi menyebut aksi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan melanggar hukum internasional. (Berbagai sumber/Aya/OL-5)