Kapal-Kapal Tiongkok Langgar Batas Perairan Malaysia

SEKITAR 100 kapal pencari ikan asal Tiongkok terdeteksi melakukan pelanggaran batas wilayah perairan Malaysia di Laut China Selatan yang disengketakan, demikian laporan kantor berita resmi Malaysia dan badan keamanan laut setempat, Jumat (25/3).

Pelanggaran wilayah yang dilaporkan pada Kamis (24/3) merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok untuk meningkatkan perhatian di Asia Tenggara. Empat negara di kawasan tersebut keberatan atas klaim China di keseluruhan wilayah Laut China Selatan.

Menteri Keamanan Nasional Malaysia Shahidan Kassim menyatakan, beberapa peralatan milik Badan Penegakan Hukum Kemaritiman Malaysia dan angkatan laut telah dikirim ke dekat wilayah Luconia Shoals untuk memantau situasi. Demikian Kantor Berita Malaysia Bernama melaporkan.

Shahidan tidak menyebutkan secara spesifik tipe kapal-kapal Tiongkok yang terdeteksi, tetapi petugas Badan Penegakan Hukum Kemaritiman menyatakan bahwa mereka sedang mencari ikan dengan pengawalan dua unit kapal keamanan laut China.

Tiongkok sendiri mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang dilalui kapal pengangkut komoditas perdagangan senilai lima triliun dolar AS setiap tahun. Negara-negara yang berdekatan di Asia Tenggara, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, juga mengklaim wilayah perairan, demikian pula dengan Taiwan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mempertanyakan laporan Malaysia dalam pengarahan Jumat pagi. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Malaysia. "Saat ini musim ikan di Laut China Selatan...Sekarang tahunnya, setiap tahun, kapal penarik pukat China berada di wilayah perairan yang sah untuk melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara normal," ujar Hong.

Shahidan menegaskan bahwa Malaysia bertindak secara legal karena kapal-kapal tersebut ditemukan melanggar Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE). Pejabat Badan Kemaratiman Malaysia menyatakan bahwa tiga dari kapalnya memantau armada kapal Tiongkok.

"Tugas kami tidak memprovokasi mereka dengan cara apa pun," ujar pejabat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya karena dia tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada media.

Pekan ini, Indonesia melayangkan protes kepada China atas insiden yang melibatkan kapal patroli Indonesia dan kapal badan keamanan Tiongkok serta kapal nelayan di wilayah perairan Indonesia. Tiongkok menganggap kapal-kapalnya beroperasi di wilayah perikanannya dan kapal badan keamanannya tidak memasuki wilayah perairan Indonesia.

Indonesia tidak terlibat dalam persaingan klaim di Laut China Selatan dan malah bertindak sebagai 'penengah yang jujur'. Tiongkok menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, tapi melalui pembicaraan bilateral.

Berbicara di negerinya, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin berulang kali menyatakan posisi pemerintahnya. "Kami jarang melihat negosiasi multilateral untuk mengatasi kompleksitas dan sensitivitas wilayah serta perselisihan perbatasan laut," ujar Liu sebagaimana transkrip yang diberikan oleh Kemenlu China. (Ant/OL-5)