Kubu Separatis Dukung Pemerintah

SALAH satu gerakan pemberontak etnik di Myanmar, Taang National Liberation Army (TNLA), menyambut baik terpilihnya pemerintahan sipil di negeri itu.

"Pemerintahan baru ini memberikan harapan tak hanya pada satu etnik, tapi bangsa ini secara keseluruhan," ujar juru bicara TNLA, Mai Aik Kyaw kepada AFP, kemarin.

Sebelumnya, selama di bawah junta militer, gerakan separatis etnik marak di Myanmar, terutama di wilayah barat daya negeri itu.

TNLA termasuk laskar yang memberontak itu. Mereka bergerilya di wilayah provinsi Shan.

Tahun lalu, brigade ini termasuk salah satu yang menolak gencatan senjata dengan pemerintah.

Menurut Koordinator Kemanusiaan PBB, sejak Februari lalu, ada sekitar 6.000 warga di wilayah itu yang mengungsi.

Pemerintahan baru yang dikendalikan Aung San Suu Kyi dengan Presiden Htin Kyaw bakal membahas persoalan ini bulan depan.

Mereka juga menyerukan agar para pemberontak kembali mendukung pemerintah.

"Pasukan kami siap menjadi bagian solusi untuk mengakhiri perang saudara ini. Kami berharap dapat ikut membangun Myanmar bersama pemerintahan Presiden Htin Kyaw," demikian pernyataan bersama dari pihak TNLA, Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), dan Arakan Army.

Selain bentrok dengan tentara pemerintah, laskar-laskar itu juga kerap saling bentrok.

Perlakuan diskriminatif

Etnik minoritas Myanmar, seperti suku Arakan dan Rohingya, kerap merasa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah pusat.

Mereka menganggap suku Burma yang mayoritas seperti anak emas.

Persoalan itu mulai ada sejak Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948.

Sejak itu pula kelompok-kelompok etnik itu angkat senjata.

Sebagian di antara mereka memang dapat dikendalikan tentara, tapi sisanya tetap membangkang terhadap pemerintah.

Kini, di bawah pemerintahan baru, mereka berharap datangnya keadilan.

Pemerintahan baru Myanmar yang mulai berancang-ancang menyusun kabinet bakal membentuk kementerian etnik.

Pos itu dianggap penting untuk melindungi kaum minoritas dan menjembatani konflik antaretnik yang kerap terjadi.

Selain etnik Burma yang merupakan mayoritas, di Myanmar terdapat beberapa suku lainnya, seperti Chin, Kayah, Rakhine (Arakan), Karen, dan Rohingya.

Menurut Suu Kyi, seperti dituturkannya dalam berbagai kesempatan, proses perdamaian menjadi program prioritas pemerintahannya.

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika negara tidak damai," ujar tokoh demokrasi itu.

Dia juga berharap para anggota laskar itu mau meletakkan senjata dan ikut dalam kegiatan politik bersama pemerintah.