Penyelesaian Suriah masih Suram

UTUSAN khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Staffan de Mistura, menggelar perundingan ‘substantif’ membahas desakan pembentukan pemerintahan Suriah yang bersatu, di Jenewa, Swiss, kemarin.

Staffan de Mistura bertemu kelompok oposisi utama Suriah yang tergabung dalam Komite Negosiasi Tingkat Tinggi (HNC) untuk membahas proposal resmi terkait transisi politik dalam menyudahi perang yang telah berlangusng lebih dari 5 tahun di Suriah.

“Kami sangat terkesan dengan kedalaman persiapan yang mereka (HNC) miliki,” ucap De Mistura. Namun, ia lupa bahwa HNC memiliki kepentingan berbeda dengan utusan pemerintah Suriah. Pasalnya, HNC menginginkan untuk membentuk pemerintah transisi tanpa Bashar al-Assad.

Delegasi HNC, Georges Sabra, telah mengajukan proposal tentang rancangan spesifik terkait pemerintah transisi Suriah. Padahal, Damaskus telah menyatakan menolak usulan tersebut.

Ditanya apakah dirinya yakin pemerintahan Al-Assad mau bernegosiasi, juru bicara HNC, Bassma Kodmani, mengatakan proposal itu untuk PBB. “Partner di pihak kami ada di sana. Masyarakat internasional mengakui,” ujar Kodmani.

Secara mengejutkan Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan sejumlah jet tempur dan helikopter militernya ditarik dari wilayah Suriah. Amerika Serikat (AS) dan sekutunya merespons baik penarikan itu dan dinilai sebagai langkah menuju negosiasi untuk mengakhiri konflik di Suriah.

Namun, Kamis (17/3), di Gedung St George, Kremlin, Moskow, saat pemberian medali kepada para personel militer Rusia yang telah bertugas di Suriah, Putin kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintah Bashar al-Assad.

“Jika dibutuhkan (pemerintah Suriah), dalam beberapa jam Rusia dapat meningkatkan kehadirannya di wilayah (Suriah) sesuai kebutuhan untuk menguasai situasi dan menggunakan seluruh persenjataan yang kami telah tarik,” jelas Putin.

Putin menegaskan bahwa Rusia tidak ingin kembali mengerahkan pasukannya jika situasinya tidak mendukung. Ia meminta semua pihak yang berkepentingan di Suriah untuk menghormati gencatan senjata.

Di sisi lain, bersamaan digelar proses perundingan, kelompok Kurdi justru memperkeruh situasi dengan membentuk wilayah federal otonom di bawah kontrol pemerintahan Kurdi. Wilayah federal itu meliputi beberapa provinsi di Suriah.

Keputusan pendirian wilayah fede­ral disepakati 150 wakil dalam pertemuan di Rmeilan, Suriah. Namun, tindakan yang dilakukan kelompok etnik Kurdi itu telah membuat pemerintah Suriah dan kelompok oposisi marah.

Rezim Suriah menyebut deklarasi kelompok Kurdi itu telah melanggar keutuhan teritorial Suriah. Oposisi Suriah, HNC, menyebut sebagai ‘kecelakaan’ yang akan merugikan Kurdi dan Suriah. (AFP/Aya/I-3)