Pembantu Aung San Suu Kyi Terpilih Jadi Presiden

MYANMAR akhirnya memiliki pemimpin sipil pertama dalam lebih dari 50 tahun kekuasaan militer. Lewat sebuah pemilihan presiden bersejarah, Selasa (15/3), parlemen Myanmar memilih Htin Kyaw sebagai presiden berikutnya negara itu.

Htin Kyaw dikenal luas sebagai sekutu dekat atau sosok yang sangat loyal kepada Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang menyapu kemenangan dalam pemilu bersejarah di November tahun lalu.

Dalam pernyataannya, sarjana ekonomi yang dikenal sebagai sopir pribadi Suu Kyi itu mengatakan pengangkatannya sebagai Presiden Myanmar merupakan 'kemenangan Aung San Suu Kyi'.

Suu Kyi sendiri tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Ia terhalang aturan konstitusi yang mengharuskan pemimpin negara Myanmar tidak boleh memiliki anggota keluarga warga negara asing. Namun, tokoh prodemokrasi itu menyatakan dirinya akan bertindak di atas presiden.

Htin Kyaw memenangi pemilihan dengan meraup 360 dari 652 suara di parlemen. Para anggota parlemen pun larut dalam riuh rendah tepuk tangan ketika hasil diumumkan. "Kemenangan! Ini ialah kemenangan saudara Aung San Suu Kyi. Terima kasih," kata Htin Kyaw setelah menang.

Di tempat kedua ditempati Myint Swe, calon yang dinominasikan oleh militer, meraih 213 suara. Swe dikenal sebagai sekutu dekat mantan pemimpin junta Than Shwe dan dipandang sebagai figur garis keras. Sementara Henry Van Thio, juga calon dari etnik minoritas Chin yang diusung LND, mendapat 79 suara.

Swe dan Van Thio akan menduduki jabatan sebagai wakil presiden pertama dan wakil presiden kedua.

Menurut aturan konstitusi Myanmar, presiden dipilih dari calon yang diajukan oleh majelis rendah dan majelis tinggi, dan harus mendapatkan dukungan dari kedua majelis pada tahap akhirnya. Di samping dari dua majelis, satu calon lainnya berasal dari militer.

Para wartawan yang berada di Myanmar untuk meliput proses transisi demokrasi itu mengatakan pemilihan Htin Kyaw secara luas didukung oleh warga 'Negeri Pagoda'. Pasalnya ia memiliki reputasi yang solid dan dikenal bisa dipercaya oleh Suu Kyi.

Namun kalangan media memperingatkan soal potensi meningkatnya konfrontasi di parlemen di masa depan. Anggota parlemen masih harus 'bertarung melawan' militer yang bertekad tetap mencengkeramkan kukunya pada kekuasaan yang dimiliki di bawah aturan konstitusi.

Pihak militer pun masih menguasai posisi kunci atau strategis, semisal kementerian keamanan dan juga memiliki kekuasaan untuk memveto setiap perubahan konstitusi, yang proses itu membutuhkan lebih dari 75% dukungan anggota parlemen. (AFP/BBC/Hym/OL-5)