Perundingan Berpotensi Buntu

MASA depan Presiden Suriah Bashar al-Assad masih menjadi perdebatan di antara para pihak yang bertikai.

Kelompok-kelompok oposisi yang didukung Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, dan sekutunya menginginkan Suriah ke depan tanpa Bashar al-Assad.

Sebaliknya, rezim Suriah memperingatkan bahwa upaya pelengseran Al-Assad yang ditekankan kekuatan Barat dan Arab Saudi sebagai sebuah 'garis merah' bagi perundangan damai.

Jika kelompok pemberontak yang didukung AS menginginkan Al-Assad mundur berarti proses perdamaian bakal kembali buntu.

Pihak faksi pemberontak atau oposisi Suriah sejauh ini masih tetap berkukuh pada pendiriannya.

Mereka ingin Al-Assad disingkirkan dari kekuasaan apakah secara hidup atau mati.

Di lain pihak, perundingan damai yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung Senin (14/3) waktu setempat.

Pembicaraan damai itu diharapkan menjadi dorongan internasional untuk mencari solusi konflik di Suriah yang menewaskan 270 ribu orang.

Garis merah

Namun, berbagai pertanyaan telah menyeruak mengenai apakah perundingan baru ini akan lebih sukses daripada ronde sebelumnya. Pasalnya perundingan pertama yang digelar pada Februari lalu berujung kegagalan.

"Kami tidak akan berunding dengan siapa pun yang ingin mendiskusikan masalah kepresidenan. Bashar al-Assad ialah sebuah garis merah," ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah Walid Muallem dalam sebuah konferensi pers di Damaskus, ibu kota Suriah.

"Jika mereka (pemberontak) tetap berkeras dengan pendekatan ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke Jenewa," tegas Muallem yang merujuk permintaan kelompok oposisi.

NHC Suriah telah berulang kali menyerukan penurunan Al-Assad dari kekuasaan sebagai prasyarat setiap kesepakatan.

Pemimpin delegasi oposisi, Mohammad Alloush, menyatakan pemimpin Suriah itu harus lengser supaya harapan perundingan damai bisa diraih.

"Kami meyakini periode transisi kekuasaan harus dimulai dengan kejatuhan, atau kematian, Bashar al-Assad," tegas Alloush Alloush dalam pernyataan pers bersama di Jenewa.

Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan pertemuan Jenewa akan berlangsung tidak lebih dari 10 hari.

Negosiasi tersebut ditetapkan untuk membicarakan pembentukan pemerintahan baru, konstitusi baru, pemilihan presiden, dan parlemen yang dimonitor PBB dalam waktu 18 bulan.

Namun, Muallem menegaskan utusan PBB tidak mempunyai hak untuk 'membahas pemilihan presiden'.

Dia menggarisbawahi perundingan bertujuan membentuk pemerintahan bersatu.

Sekutu kunci rezim Suriah, Rusia, menolak gagasan Al-Assad harus lengser seperti yang didesak kubu oposisi dukungan AS dan Saudi.

Masalah itu pun membuat para pakar meragukan apakah upaya terbaru itu akan berhasil.

"Assad lebih kuat daripada sebelumnya dan tidak akan ke mana-mana," kata Joshua Landis, Direktur Center for Middle East Studies pada Universitas Oklahoma, AS.

(AFP/I-3)