OKI Wajib Konkretkan Deklarasi

KONFERENSI Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berakhir kemarin menghasilkan Resolusi dan Deklarasi Jakarta. Inti isi kedua dokumen itu ialah rencana aksi konkret OKI menyelesaikan masalah Pa­lestina dan Al-Quds Al-Sharif (Kota Suci Jerusalem).

"Resolusi dan Dek­larasi Jakarta diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Pa­lestina. Indonesia siap bekerja sama untuk mendukung implementasi deklarasi tersebut," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers bersama Sekjen OKI Iyad Ameen Madani dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, dunia Islam masih memiliki utang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. OKI perlu meningkatkan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan in­ter­nasional bagi Pa­lestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.

"Selain itu, peno­lakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografi Al-Quds Al-Sha­rif," tegasnya.

Palestina merupakan satu-satunya peserta Konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Indonesia yang belum merdeka. Sebenarnya, kemerdekaan Palestina telah dideklarasikan pada 1998. Akan tetapi, wilayah Palestina masih dalam pendudukan Israel dan mereka pun belum menjadi anggota PBB.

Pakar masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Al­hadar, berpendapat untuk mengonkretkan deklarasi itu diperlukan langkah lebih jauh, yakni ke forum-forum internasional.

"Di samping itu, setiap negara anggota OKI wajib memengaruhi negara lain agar menekan Israel dan mengakui kemerdekaan Palestina."

Menurut Alhadar, saat ini ada tiga negara anggota OKI, di antaranya Mesir dan Malaysia, yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Mereka harus mendorong masalah Israel-Palestina dibicarakan di Dewan Keamanan PBB," ujarnya.

Terima kasih
Sekjen OKI Iyad Ameen Madani menyatakan kepuasannya atas hasil yang dicapai dalam KTT yang berlangsung dua hari sejak 6 Maret lalu. KTT itu dihadiri 605 anggota delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, 2 negara peninjau, 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB, 2 negara kuartet, serta 2 organisasi internasional, yakni PBB dan Uni Eropa.

"OKI menyatakan gembira bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan yang menghasilkan langkah konkret bagi masalah Al-Quds dan Palestina," kata Madani.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KTT.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Saya juga berterima kasih kepada Sekjen OKI atas upayanya dalam kerangka pelaksanaan KTT Luar Biasa," kata dia.

Menurut Abbas, tugas dan tujuan dari KTT Luar Biasa OKI ia­lah upaya bersama untuk meningkatkan dan menyuarakan perlindungan bagi rakyat Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

"Al-Quds merupakan jantung dari Palestina dan tidak ada artinya Palestina tanpa Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota Palestina," ujar Abbas. (X-5)

haufan_hasyim@mediaindonesia.com