AS-Tiongkok Sepakati Resolusi Sanksi

AMERIKA Serikat (AS), Rabu (24/2), mengumumkan bahwa 'Negeri Paman Sam' bersama dengan Tiongkok telah menyetujui resolusi terkait dengan program nuklir Korea Utara (Korut), termasuk sanksi-sanksi baru dan pengajuan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kesepakatan itu tercapai setelah Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS Susan Rice bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiong-kok Wang Yi di Gedung Putih, Washington.

Pernyataan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Ned Price menyebut, "Kedua pihak menyepakati pentingnya respons internasional yang kuat dan bersatu menanggapi provokasi Korut, termasuk melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru. Keduanya sepakat tidak akan menerima Korut sebagai negara bersenjata nuklir."

Pertemuan itu juga sempat dihadiri Presiden AS Barack Obama yang menggarisbawahi pembangunan relasi AS-Tiongkok yang berkepanjangan, konstruktif, dan produktif.

Menurut sumber diplomat di Markas PBB, New York, AS telah mengedarkan draf kesepakatan kepada tiga negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia, untuk selanjutnya disampaikan ke 15 anggota lainnya.

Secara anonim, sumber tersebut menyatakan Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Korut telah meminta Korut untuk menghentikan program senjata nuklir dan kembali ke perundingan yang melibatkan enam pihak, yakni Korut, Korsel, AS, Rusia, Jepang, dan Tiongkok.

Adapun AS, mereka mendesak Tiongkok untuk menekan Korut untuk 'berperilaku' lebih baik.

Meski begitu, Beijing khawatir tekanan yang terlampau keras bisa memicu runtuhnya rezim di Korut dan berisiko menimbulkan krisis politik dan kemanusiaan di perbatasan, juga menyebabkan hilangnya pasukan AS yang ditempatkan di Korsel yang selama ini menjadi penyangga.

"Sebelumnya ada banyak poin penghambat (antara AS dan Tiongkok). Kini ada kesepakatan, ada kemajuan, dan kami harap bisa dilaksanakan di hari-hari mendatang," jelas sumber diplomat PBB tadi.

Di sisi lain, AS berkeras enggan duduk bersama Korut sampai negara itu mengambil langkah denuklirisasi.

Daftar hitam

Negosiasi draf resolusi baru untuk Korut telah dibahas sejak 6 minggu yang lalu setelah Korut melakukan uji nuklir keempat pada 6 Januari.

Saat itu, Korut mengklaim telah sukses mengembangkan perlengkapan termonuklir.

Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan empat sanksi untuk Korut sejak uji perlengkapan atomik pertama pada 2006.

Lalu setelah Korut meluncurkan roket pada 7 Februari lalu, Dewan Keamanan memperbarui resolusi dengan memberlakukan sanksi baru bagi Pyongyang yakni daftar hitam.

Ada 20 kelompok dan 12 individu Korut yang masuk daftar hitam PBB. Sanksi itu memungkinkan pembekuan aset dan larangan perjalanan ke luar Korut.

Namun, tim panel PBB menyebut sejumlah sanksi tidak mempan mencegah Pyongyang mengembangkan program nuklir dan rudal balistik.

Nyatanya, setelah pemberlakuan beberapa sanksi selama satu dekade, tidak kunjung muncul indikasi bahwa Korut bakal menghentikan rencana pengembangan nuklirnya.

"Ada pertanyaan serius mengenai keberhasilan sanksi di PBB saat ini," imbuh seorang ahli dalam sebuah laporan rahasia.

(AFP/I-1)