Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARLEMEN Malaysia menegaskan tidak ada sidang parlemen khusus pada 2 Maret, untuk menentukan Perdana Menteri (PM) Malaysia selanjutnya. Hal itu menepis pernyataan PM interim, Mahathir Mohamad.
Dalam sebuah pernyataan, Jum'at (28/2), Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Mohamad Ariff Md Yusof, mengatakan dirinya telah menerima surat dari Mahathir. Isinya berbunyi pemerintah telah menyetujui pertemuan parlemen khusus pada Senin (2/3) mendatang.
Namun, Mohamad mengatakan surat itu tidak sesuai dengan Standing Order 11 (3). "Standing Order 11 (3) menetapkan bahwa hanya saya sebagai pembicara Dewan Rakyat, yang dapat mengeluarkan pemberitahuan rapat. Sampai sekarang, belum ada pemberitahuan seperti itu," tukasnya.
Baca juga: Raja Malaysia Minta Mahathir Tetap Menjabat Sampai Ada PM Baru
Pertemuan khusus tentang penunjukan PM Malaysia, lanjut dia, seharusnya diadakan setelah muncul perintah resmi dari Raja Malaysia.
“Karena itu, saya memutuskan bahwa tidak ada pertemuan khusus yang akan diadakan pada Senin (2/3) depan. Saya akan terus mengamati perkembangan dan mengeluarkan pernyataan pada pertemuan berikutnya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahathir mengatakan Raja Malaysia tidak dapat menemukan sosok yang bisa memimpin mayoritas berbeda, setelah dua hari berkonsultasi dengan anggota parlemen.
Oleh karena itu, lanjut Mahathir, sidang parlemen khusus akan diadakan pada Senin mendatang. Tujuannya, menentukan sosok PM Malaysia berikutnya.(Channel News Asia/OL-11)
Parlemen perkenalkan batik ke delegasi IPPP
PMĀ Israel Benjamin Netanyahu menerima tepuk tangan meriah dari para anggota parlemen Amerika Serikat (AS) meskipun ada kejahatan perang di Gaza
Forum pertemuan parlemen antar negara pasifik sepakat untuk saling tingkatkan investasi
Putu sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia memberikan pandangan menyangkut dengan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat.
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Ketua KWP 2022-2024 Ariawan mengapresiasi penyelenggaraan AJK IV dan Pameran Foto Warna-Warni Parlemen XIV.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved