Suu Kyi Disambut Demonstrasi

PEMIMPIN de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, tiba di Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, kemarin, untuk membela negaranya dalam kasus genosida terhadap komunitas Rohingya.

Dengan mengenakan pakaian tradisional, pemimpin sipil negara itu, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian karena perjuangannya melawan kediktatoran militer Myanmar, tidak berbicara kepada wartawan ketika ia memasuki pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Suu Kyi tiba di Bandara Schiphol di Amsterdam, Minggu (8/12), bersama Wouter Jurgens, duta besar Belanda untuk Myanmar, dan disambut segelintir pendukung.

Persidangan yang akan berlangsung selama tiga hari, dari 10 hingga 12 Desember, akan menjadi peristiwa bersejarah bagi Mahkamah Internasional yang didirikan pada 1946 lalu.

Suu Kyi akan membela kepentingan nasional Myanmar pada hari ini. Ia juga diperkirakan memperdebatkan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi serta mengungkapkan Myanmar menargetkan para milisi Rohingya.

Upaya untuk membawa kasus Rohingya ke Pengadilan Internasional tersebut dilakukan negara di Afrika Barat, Gambia. Negara mayoritas pemeluk Islam tersebut menuduh Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida 1948.

Gambia yang bertindak atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mewakili 57 negara anggota akan berbicara hari ini. Gambia akan meminta pengadilan untuk menetapkan langkah-langkah darurat guna menghentikan tindakan genosida yang sedang berlangsung di Myanmar.

"Tindakan genosida yang dilakukan selama operasi ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai sebuah kelompok, secara keseluruhan atau sebagian, dengan menggunakan pembunuhan massal, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya," terang Gambia dalam berkas yang diajukannya ke pengadilan.

Menuntut keadilan

Sidang tersebut juga akan disaksikan di Bangladesh, tempat sekitar 740 ribu Rohingya terpaksa mengungsi ke kamp-kamp akibat kampanye bumi hangus di Negara Bagian Rakhine, barat laut Myanmar, pada 2017.

"Saya menuntut keadilan dari dunia," ujar pengungsi Rohingya, Nur Karima, yang sejumlah anggota keluarganya tewas dalam kampanye berdarah oleh militer Myanmar tersebut.

"Saya ingin melihat para terpidana diberi hukuman gantung. Mereka membunuh kami tanpa ampun," timpal pengungsi Rohingya lain dari Desa Tula Toli, Saida Khatun, kepada AFP.

Keputusan Suu Kyi untuk pergi ke pengadilan internasional menuai pujian di Myanmar karena Rohingya secara luas dipandang sebagai imigran ilegal. Ribuan pendukungnya turun ke jalan dan papan-papan iklan yang mendukung Suu Kyi bermunculan di berbagai penjuru Myanmar. Bahkan, beberapa pendukung telah memesan tiket ke Den Haag.

Reed Brody, komisioner di Komisi Ahli Hukum Internasional, yang berperan penting dalam penuntutan mantan presiden Chad, Hissene Habre, mengatakan kepada Al Jazeera, "Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemimpin politik top seperti Aung San Suu Kyi mengambil peran utama dalam sebuah kasus hukum di ICJ."

"Secara hukum langkahnya bisa kontraproduktif bagi Suu Kyi mengambil peran seperti ini karena dia memolitisasi kasus ini," ujarnya.

"ICJ memancarkan tradisi dan protokol diplomatik dan saya ragu para hakim akan terkesan oleh kelompok-kelompok wisata yang tiba dari Myanmar untuk mendukung pemerintah," tambah Brody. (AFP/BBC/AlJazeera/Uca/I-1)