Multilateralisme Amerika di Asia

TUR Asia yang dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry membawa misi gamblang, yakni menguatkan agenda politik multilateralisme di kawasan. Berturut-turut, sejak pertengahan 2015, Kerry menyambangi Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Kunjungan itu bisa dibaca sebagai lawatan pemanasan jelang Konferensi AS-ASEAN yang akan digelar spesial oleh AS sebagai tuan rumah di California, pertengahan Februari mendatang. Perjamuan itu menjadi sinyal keseriusan kerja sama dan yang pertama kali berada di luar kerangka pertemuan ASEAN.

Pada KTT ASEAN November lalu, Presiden AS Barack Obama secara resmi menaikkan status kooperasi dalam kerangka strategis. Obama menjanjikan konferensi di California nanti akan menghasilkan kerja sama baru dengan fondasi struktural.

ASEAN memang terbilang penting bagi kepentingan strategis 'Negeri Paman Sam'. Nilai perdagangan antara AS dan negara-negara ASEAN mencapai US$254 miliar. Investasi AS bernilai US$226 miliar.

Isu-isu penting seperti Kerja sama Trans-Pasifik (TPP) dan terorisme global diperkirakan masuk ke pembicaraan. Bagi AS, momen itu penting untuk meyakinkan pakta perdagangan bebas mereka yang tidak melibatkan Tiongkok itu. Sejauh ini, hanya empat negara ASEAN yang bergabung di TPP. Sisanya, termasuk Indonesia, tergolong sebagai anggota potensial.

Sengketa di Laut China Selatan juga akan menjadi isu kunci. Secara ekonomi, AS berkepentingan karena perdagangannya yang melalui perairan itu tercatat triliunan dolar. Mendekati negara ASEAN demi menciptakan stabilitas di sana bisa berdampak ganda. Selain menjamin perdagangannya, juga memastikan bandul politik negara ASEAN condong ke sisi 'Negeri Paman Sam' akan memperkuat posisi.

Gedung Putih secara terbuka memandang langkah itu sebagai penyeimbangan kembali kekuatan di Asia Pasifik. Pemerintahan Obama memang menaruh perhatian serius. Seperti yang dikatakan Hillary Clinton yang kala itu menjabat menteri luar negeri, masa depan politik Amerika ada di Asia.

Kebangkitan Tiongkok dalam dua dekade terakhir cukup mengkhawatirkan AS. Apalagi dengan ambisi mewujudkan jalur sutra abad 21 yang berskala regional dan global. Legitimasi kebijakan multilateralisme Tiongkok bahkan sudah terbentuk melalui pelembagaan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Belum lagi sikap antagonisme dua sekutu AS, Jepang dan Korsel, yang kerap menggoyahkan aliansi. Kesepakatan keduanya terkait jugun ianfu menjadi sinyal konsolidasi kekuatan di Asia Timur.

Jurnalis senior AS David Armstrong pernah mencatat kemewahan yang dimiliki AS pascaruntuhnya Uni Soviet, yakni dominasi global melalui unilateralisme atau kerja sama melalui multilateralisme. Celakanya, duet GW Bush dan Dick Cheney memilih posisi yang pertama. AS lalu menunjukkan wajah adidaya yang bengis dan arogan. Kini, pemerintahan Obama gencar dengan kebijakan multilateral untuk meraba masa depan di Asia. (Dhika Kusuma/Litbang MI/I-1)

Akankah itu berhasil?