Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIDAK mudah memindahkan ibu kota sebuah negara. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan berbagai hal untuk merealisasikannya.
Hal tersebut diungkapkan Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono. Ia menuturkan tidak semua warga Kazakhstan awalnya setuju dengan rencana kepindahan ibu kota negara.
"Jadi memang dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merealisasikannya. Yang pasti, proses itu membutuhkan waktu yang panjang dan perlu kajian yang matang," tutur Rahmat.
Sampai sekarang pun Nur Sultan, kata dia, masih berproses. Belum selesai. Kazakhstan resmi memindahkan ibu kotanya ke Astana pada 10 Juni 1998.
"Berdasarkan pengalaman Kazakhstan, yang pasti, pemerintah harus bekerja sama dengan swasta dan jangan ada kongkalikong," tegasnya.
Baca juga: Kazakhstan Bisa Jadi Pintu Masuk Indonesia ke Eurasia
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis. Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk belajar dari negara-negara yang sukses memindahkan ibu kota negara mereka.
Ia menilai Kazakhstan sebagai salah satu negara yang sukses memindahkan ibu kota.
"Sebelumnya saya hanya mendengar soal Kazakhstan yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya dari Almaty ke Astana. Ketika saya melihat sendiri Astana, saya sangat terkejut," tutur Darmayanti di kantor Wali Kota Nur Sultan, Senin (23/9).
"Saya melihat tata kotanya demikian rapi dan semuanya begitu terencana. Masalah kependudukan pun diatur sedemikian rupa sehingga menutup celah kemungkinan migrasi penduduk."
Selain itu, kata dia, pemerintah Kazakhstan juga konsisten mempertahankan kawasan hijau, terutama di daerah aliran sungai. Semua bangunan juga diatur dan dibatasi ketinggiannya maksimal hanya 300 meter.
Sementara itu warga yang tinggal di luar lingkaran kota, tetap diberikan kesempatan memberikan hasil usaha mereka tanpa harus bekerja di kota.
"Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari, tentunya secara teknis ini patut ditiru oleh tim di negara kita, dan DPD hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah dari apa yang kita lihat dan amati."
"Kita bisa menjadikan mereka rujukan dalam mengembangkan sebuah kawasan," cetus Darmayanti.
Pernyataan keduanya diamini mantan staf ahli pemindahan Ibu Kota Kazahkstan Farid Gulinov.
Menurut dia, pemerintahnya bahkan sempat mendapat tentangan keras dari sebagian warga saat presiden pertama negara tersebut Nursultan Abishuly Nazarbayev mewacanakan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana (kini bernama Nur Sultan).
"Masalah pertama adalah psikologi. Warga menilai cuaca di Almaty lebih bersahabat ketimbang Astana yang bisa sangat ekstrim," tutur Gulinov yang kini menjabat sebagai kepala kereta api Kazakhstan di Nur Sultan, Senin (23/9).
"Masalah kedua penataan, penyediaan infrastruktur, penyediaan gedung-gedung pemerintah, tempat tingg pegawai, dan lain-lain. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua bulan," imbuhnya.
Meski begitu, kata dia, pemerintahnya sudah bulat memindahkan Ibu Kota. Maka dibuatlah ketetapan oleh majelis tinggi yang diperkuat oleh dekrit presiden.
"Setelah itu dibuatlah tim pemindahan. Untuk tahap awal kami hanya memindahkan 30-40% pegawai, sisanya dari warga lokal," urainya.
Dari pengamatan di lapangan sendiri, pemerintah Kazakstan boleh dibilang berhasil menyulap kawasan yang dulunya berupa savana menjadi sebuah kota yang bervisi dan bahkan smart city.
Sebagian besar gedung di Nur Sultan dibangun tidak lagi mengusung arsitektur konvensional tetapi futuristik. Posisi mereka pun diatur sedemikian rupa.
Seperti kantor kementerian misalnya, berada di lokasi yang sama. Demikian juga kantor kedutaan negara-negara sahabat, berada di satu kompleks.
Jalan-jalan juga ditata rapih.
Hanya memang dengan usia kota yang berumur 20 tahun, Astana atau Nur Sultan tampak masih terus bersolek. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan gedung-gedung yang tampak marak.
Di samping itu, sebagai kawasan yang diperuntukan untuk pemerintahan, jumlah warga yang menetap juga masih jarang. Alhasil banyak apartemen kosong.
Keberadaan mal di Nur Sultan bahkan sepertinya belum mampu memancing minat orang untuk menetap. Alhasil jalan-jalan di Ibu Kota Kazakhstan itu tidak seramai Jakarta atau kota-kota besar di dunia lainnya.
Terlepas dari hal tersebut, Kazakhstan setidaknya berhasil mewujudkan impian mereka untuk membangun sebuah kota yang menjadi ciri khas mereka dan lepas dari bayang-bayang Uni Soviet.
"Sebagai negara yang pernah menjadi bagian Uni Soviet, kami memang punya sejarah masa lalu. Dan kini kami mencoba membangun masa depan kami sendiri," cetus Farid Gulinov. (OL-2)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Pemerintah terus berupaya mengejar target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024
Bermain trivia merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk mengajarkan anak mengenai geografi dan informasi terkini.
Melihat realita yang ada di IKN pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat IKN menjadi kota yang berfungsi secara efektif
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved