Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGUASA militer Sudan menghadapi tekanan berat dari pengunjuk rasa dan pemerintah Barat, untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang baru. Gerakan protes di luar markas militer pun terus meluas.
Ribuan orang terpantau berkemah di luar kompleks militer di Khartoum, setelah para pemimpin kelompok pengunjuk rasa mengeluarkan tuntutan kepada dewan militer. Seruan itu menyusul penggulingan presiden veteran, Omar al-Bashir.
Organisasi yang memelopori protes berbulan-bulan, Asosiasi Profesional Sudan, telah menyebabkan jatuhnya kekuasaan Bashir. Mereka mendesak dewan militer untuk segera memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Pemerintah transisi dan angkatan bersenjata harus menegakkan keadilan, baik terhadap Bashir maupun para pejabat Badan Intelijen dan Keamanan Nasional (NISS).
Baca Juga: Pimpinan Militer Sudan Hadapi Tekanan Protes Publik
AS, Inggris, dan Norwegia mendesak dewan militer beserta sejumlah pihak untuk mengadakan pembicaraan terkait dengan transisi pemerintahan.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan setiap kedutaan, mereka memperingatkan setiap tindakan kekerasan untuk memecah protes dan mendesak perubahan sebagaimana harapan rakyat Sudan.
"Sudah waktunya bagi dewan militer untuk melakukan transisi ke pemerintah sipil, serta mengadakan dialog inklusif. Langkah itu harus dilakukan dengan cepat dan kredibel. Bersama-sama dengan pemimpin kelompok protes, oposisi politik, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat terkait," bunyi pernyataan kolektif.
Minggu lalu, dewan militer bertemu dengan sejumlah partai politik. Mereka mendesak persetujuan terhadap sosok independen yang menjadi Perdana Menteri (PM) Sudan.
"Kami ingin mendirikan negara sipil berdasarkan kebebasan, keadilan, dan demokrasi," ujar Lenan Jenderal Yasser al-Ata, seorang anggota dewan.
Kementerian luar negeri menyatakan kepala dewan militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, berkomitmen mewujudkan pemerintahan sipil yang kuat. Pemerintah mendesak negara-negara lain untuk mendukung tercapainya transisi demokrasi Sudan.
Burhan bersumpah segera membongkar rezim pemerintahan Bashir, sekaligus menuntut keadilan terhadap pelaku pembunuhan pengunjuk rasa.
Dia juga mendesak pembebasan sejumlah demonstran yang ditahan atas perintah Bashir, selama beberapa pekan. (AFP/Tes/I-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved