Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN Selandia Baru memperkirakan puluhan ribu senjata api akan diserahkan melalui skema pembelian senjata. Tepatnya setelah parlemen Selandia Baru menyetujui undang-undang senjata api yang baru, menyusul peristiwa penembakan massal di masjid kembar wilayah Christchurch.
Anggota parlemen Selandia Baru memberikan suara bulat pada Rabu waktu setempat. Mereka sepakat untuk mengubah undang-undang persenjataan. Keputusan yang muncul kurang dari sebulan pascaseorang pria bersenjata membunuh 50 orang.
Baca juga: Aksi para Bandit Asuransi itu Akhirnya Terbongkar
Regulasi anyar itu melarang sirkulasi dan penggunaan sebagian besar senjata api semi-otomatis, beberapa senapan dengan kapasitas tertentu, hingga bagian yang dapat mengubah senjata api menjadi semi-otomatis. Batas waktu amnesti publik untuk menyerahkan barang-barang terlarang hingga 30 September mendatang. Kepala Kepolisian Selandia Baru, mengungkapkan sejauh ini lebih dari 300 senjata telah diserahkan.
Deputi Komisari Polisi Michael Clement mengatakan pihaknya tidak memiliki target jumlah senjata yang akan diterima. Pasalnya, tidak ada aturan yang mewajibkan publik untuk mendaftarkan kepemilikan senjata api.
"Itu masih menjadi misteri (jumlah senjata yang akan diserahkan publik). Karena kita tahu tidak ada daftar jumlah kepemilikan senjata api sejauh ini. Mungkin bisa mencapai puluhan ribu, atau malah lebih banyak," tutur Clement.
Data gunpolicy.org memperkirakan terdapat 1,2-1,5 juta senjata api di Selandia Baru. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyatakan catatan lisensi menunjukkan 13.500 senjata api adalah semi-otomatis gaya militer (MSSA). Namun jumlah tersebut belum pasti, dan kemungkinan bisa lebih tinggi.
Lebih lanjut, Clement menuturkan pihaknya tengah mendata jumlah senjata dari skema pembelian kembali. Dia meminta siapapun yang memiliki senjata api terlarang, untuk segera mendaftar secara daring.
Baca juga: Warga Tolak Penunjukan Presiden Sementara Aljazair
Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengestimasi skema pembelian kembali senjata akan menelan anggaran negara sekitar US$ 67,6-135,2 juta. Akan tetapi, pejabat pemerintah lainnya memperkirakan kebutuhan anggaran bisa lebih besar, tergantung berapa banyak senjata yang diserahkan kepada kepolisian.
Sebelumnya, otoritas berwenang mendakwa warga Australia, Brenton Tarrant, seorang tersangka supremasi kulit putih, dengan 50 tuduhan terkait serangan Christchurch pada 15 Maret lalu. (Channelnewsasia/OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved