Parlemen AS Akan Memblokir Deklarasi Darurat Trump

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) diyakini segera mengesahkan proposal Partai Demokrat untuk mencabut keadaan darurat yang dideklarasikan Presiden AS, Donald Trump. Langkah tersebut sepertinya mendapat dukungan luas dari kalangan anggota Senat AS Partai Republik.

Pengumuman status darurat pada 15 Februari lalu, membuka akses bagi Trump untuk mendapatkan sumber pendanaan proyek tembok perbatasan AS-Meksiko. Anggaran yang diusulkan Trump di untuk proyek tersebut, di atas alokasi anggaran versi Kongres AS.

Baca juga: Agen Perjalanan Tawarkan Tur KTT Trump-Kim

Di lain sisi, DPR AS yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, mencari dukungan untuk mengakhiri keadaan darurat. Parlemen pun melayangkan teguran keras kepada Trump yang dianggap berupaya memperluas kekuasaan eksekutif secara kontroversial. Apabila langkah tersebut terealisasi, Trump jelas akan terpojok untuk mengeluarkan hak veto pertama dalam periode kepemimpinannya. Suatu langkah yang memalukan karena dinilai hendak mengendalikan wewenang presiden.

Pemungutan suara DPR dijadwalkan Selasa sore waktu setempat. "Itu bertujuan mempertahankan demokrasi kita," tukas Ketua DPR, Nancy Pelosi, kepada wartawan.

Saingan partai pengusung Trump di Kongres AS, yakni Partai Demokrat, memperingatkan deklarasi status darurat sama dengan upaya inkonstitusional untuk merebut otoritas eksekutif, yang mengambil kekuatan pembuat undang-undang guna mengontrol pemanfaatan dana federal.

"Kekuasaan presiden yang mengambil alih tanggung jawab tersebut, secara fundamental telah melanggar keseimbangan kekuasaan yang dirumuskan pendiri negara ini," tegas Pelosi, seraya menambahkan tindakan khusus parlemen sudah meraih 226 pendukung dari total 435 anggota.

Setelah memastikan DPR, tindakan tersebut akan memperoleh suara dari Senat AS. Meski Partai Republik mayoritas mengontrol kamar dengan komposisi 53-47, namun beberapa senator dari partai pengusung Trump, menyatakan keberatan mendalam terhadap upaya presiden meraih pendanaan proyek perbatasan. Tidak tinggal diam, Trump melancarkan strategi untuk menghadang langkah anggota Partai Republik. Dia berharap kaum Republikan tidak terbawa ke arah jalur keamanan perbatasan yang lemah.

"Tetap kuat dan cerdas. Jangan jatuh dalam "perangkap" Partai Demokrat yang mengusung perbatasan terbuka dan dipenuhi kejahatan!" bunyi cuitan Trump dalam akun Twitternya.

Trump dan Gedung Putih telah melanjutkan rencana penggunaan anggaran melebihi US$ 6 miliar dari sumber lain, yang sebagian besar dialokasikan dalam anggaran Departemen Pertahanan AS. Dia berulang kali menyatakan gelombang imigrasi ilegal memicu krisis perbatasan, yang mengarah pada kejahatan tingkat tinggi dan tekanan terhadap layanan publik.

Dua kelompok utama, yakni puluhan mantan anggota parlemen dari Partai Republik dan kelompok bipartisan mantan pejabat keamanan nasional, menentang keras deklarasi situasi darurat. Dalam surat terbuka pada Senin lalu, mereka memperingatkan penyalahgunaan kerangka kerja Konstitusi AS.

"Tidak adanya penilaian yang masuk akal dari bukti terkait keadaan darurat nasional, memberikan hak kepada presiden untuk memanfaatkan dana dengan tujuan lain, yakni pembangunan tembok perbatasan," ujar mantan para sekretaris negara Madeleine Albright dan John Kerry, didukung wakil kepala negara Nicholas Burns.

Baca juga: Diabetisi Inggris Timbun Insulin Jelang Brexit

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Washington, sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik perlahan mulai menyerah. Senator Partai Republik, Thom Tillis, mengungkapkan Trump merasa frustasi dengan kelambanan Kongres AS dalam menyikapi keamanan perbatasan. Namun, dia mengakui Trump melakukan kesalahan dengan menyatakan situasi darurat. Dalam hal ini, Tillis akan mendukung resolusi ketidaksetujuan Partai Demokrat.

"Saya memiliki keprihatinan besar ketika lembaga kami melihat ke arah lain, dengan mengorbankan kekuatan Kongres AS," bunyi pendapat Tillis yang dimuat The Washington Post. (OL-6)