Turki Pecat 18.500 Pegawai Negara

OTORITAS Turki memerintahkan pemecatan terhadap lebih dari 18.500 pegawai negara termasuk polisi, tentara, dan akademisi. Pemecatan ini diumumkan dalam sebuah dekrit yang diterbitkan pada Minggu (8/7).

Harian resmi pemerintah Official Gazette mengatakan sebanyak 18.632 orang telah dipecat. Yang dipecat ini termasuk di antaranya 8.998 petugas polisi. Keputusan ini dituangkan dalam keputusan darurat terkait dugaan keterkaitan mereka dengan organisasi dan kelompok teror yang melawan keamanan nasional.

Kemudian 3.077 tentara juga diberhentikan serta 1.949 personel angkatan udara dan 1.126 dari personel angkatan laut. Sebanyak 1.052 PNS dari kementerian kehakiman dan lembaga terkait juga dipecat serta 649 dari gendarmerie (komponen militer penegak hukum) dan 192 dari penjaga pantai. Pihak berwenang juga memecat 199 akademisi, menurut keputusan baru ini. Sementara itu, 148 pegawai negara dari militer dan kementerian dikembalikan.

Keputusan hari Minggu itu juga menutup 12 asosiasi di seluruh negeri serta tiga surat kabar dan saluran televisi. Lebih dari 110.000 karyawan sektor publik telah dihapus sebelumnya dari pekerjaan mereka melalui keputusan darurat sejak Juli 2016. Sementara puluhan ribu lainnya telah ditangguhkan setelah adanya kritik keras dari sekutu Barat Ankara.

Turki berada dalam keadaan darurat sejak Juli 2016 setelah adanya usaha menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Media Turki menyebut keputusan itu sebagai yang terakhir dengan indikasi keadaan darurat bisa berakhir pada Senin. Keadaan darurat telah diperbarui tujuh kali dan periode terakhir secara resmi akan berakhir pada 19 Juli.

Turki menuduh ulama yang berbasis di AS Fethullah Gulen mengatur upaya kudeta. Mayoritas yang dipecat dalam keadaan darurat dituduh memiliki hubungan dengan Gulen. Pemerintah menyebut gerakan itu sebagai Organisasi Teroris Fethullah. Gulen dengan tegas membantah adanya tautan dirinya dengan kudeta dan menegaskan gerakannya adalah organisasi yang damai.

Pembela hak asasi manusia termasuk Amnesty International telah mengecam pembersihan itu sebagai sebuah kesewenang-wenangan. Tetapi Turki mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menghapus infiltrasi gerakan negara oleh Gulen. Awal tahun ini, pemerintah mengatakan lebih dari 77.000 orang telah ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan Gulen. (AFP/OL-5)