Pemimpin Militer Myanmar Bersalah Atas Kejahatan Kemanusiaan

PIMPINAN militer Myanmar dan petinggi lainnya telah dituduh oleh Amnesty International bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena mereka mengawasi serangan sistematis terhadap Muslim Rohingya. 

Demikian menurut laporan kelompok hak asasi manusia, Rabu (27/6) yang sekaligus menyerukan pengajuan penuntutan terhadap para pemimpin militer itu di Pengadilan Kriminal Internasional.

Lebih dari 700.000 Muslim Rohingya dipaksa melarikan diri dari negara bagian Rakhine setelah tindakan keras militer, yang menurut PBB sebagai pembersihan etnis.

Militer Myanmar sendiri telah membantah menargetkan minoritas dan mengatakan pihaknya malah membela diri terhadap militan Muslim yang menyerang pos polisi pada Agustus 2017.

Namun laporan baru dari Amnesty mengatakan panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing dan 12 pejabat militer dan keamanan senior lainnya mengawasi tindakan kekerasan yang diatur saat keadaan bergolak sehingfa Rohingya terpinggirkan.

"Pembersihan etnis penduduk Rohingya dicapai oleh tindakan yang tanpa henti dan sistematis. Pasukan keamanan Myanmar juga secara tidak sah membunuh ribuan orang Rohingya, termasuk anak-anak kecil," kata laporan itu.

Dalam laporan itu Amnesty juga menuduh pasukan keamanan melakukan kekerasan seksual, penyiksaan, pemindahan paksa, dan membakar pasar serta lahan pertanian yang membuat komunitas kelaparan dan memaksa mereka melarikan diri.

"Kejahatan-kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional. Karena mereka dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk Rohingya," kata laporan itu.

Laporan itu mengatakan sejumlah tokoh militer senior dan unit pengawas polisi penjaga perbatasan secara langsung melakukan dugaan kekejaman, sementara yang lain tahu tindakan bawahan dan gagal mencegah, menghentikan atau menghukum kejahatan bawahannya.

Krisis kemanusiaan
Dokumen setebal 186 halaman itu adalah upaya pertama untuk menyebutkan dan mengimplikasikan tokoh senior dalam kekerasan yang meluas yang memicu eksodus massal dan terjadinya krisis kemanusiaan.

Ratusan ribu orang Rohingya telah bermukim di kamp-kamp kumuh di negara tetangga Bangladesh. Banyak yang terlalu takut untuk kembali meskipun ada perjanjian repatriasi dengan Myanmar yang dikatakan kelompok-kelompok hak asasi tidak menjamin keamanan pengembalian mereka.

Laporan ini adalah laporan paling rinci tentang krisis hingga saat ini dan mengikuti sanksi baru dari Uni Eropa minggu ini terhadap tujuh pejabat keamanan yang dituduh melakukan kejahatan serius termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan.

Min Aung Hlaing tidak dikenai sanksi, tetapi enam orang dalam daftar UE juga disebutkan dalam laporan Amnesty, yang didasarkan pada lebih dari 400 wawancara di Myanmar dan Bangladesh dari September 2017 hingga Juni 2018.

Para penulis juga menggunakan citra satelit, analisis forensik, dan dokumen rahasia militer.

Laporan itu juga merinci dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kelompok militan Muslim yang menyerang pos polisi pada 25 Agustus 2017.

Dikatakan laporan ini bahwa ARSA membunuh informan dan orang-orang dengan jaringan militer serta membantai belasan umat Hindu di daerah itu. Laporan ini dibantah kelompok militan itu.

Amnesty telah meminta tanggapan dari militer Myanmar dan kantor pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Tetapi tidak menerima balasan.

Myanmar sebelumnya menolak seruan untuk penyelidikan ICC, dengan alasan bahwa itu bukan pihak yang mengatur pengadilan. (AFP/OL-3)