Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Kasus Facebook, Zuckerberg Datangi Parlemen

Anastasia Arvirianty
09/4/2018 17:34
Kasus Facebook, Zuckerberg Datangi Parlemen
Kasus Facebook, Zuckerberg Datangi Parlemen( AFP PHOTO / Mladen ANTONOV)

MARK Zuckerberg akan muncul di hadapan anggota parlemen AS minggu ini sebagai tanggapan Facebook atas skandal privasi datanya, ditambah tekanan yang meningkat untuk peraturan baru pada platform media sosial.

Pemimpin perusahaan berusia 33 tahun itu diperkirakan akan menghadapi pemecatan di depan panel Senat, Selasa (9/4), dan menindaklanjuti dengan datang menghadap Dewan Perwakilan Rakyat di hari berikutnya.

Hal itu datang di tengah sejumlah pertanyaan di kedua sisi Atlantik berikut pengungkapan bahwa data 87 juta pengguna Facebook dibajak dan dibagi secara tidak layak oleh Cambridge Analytica, konsultasi politik Inggris yang bekerja untuk kampanye kepresidenan Donald Trump.

Pada Minggu (8/4), Facebook mengatakan telah menghentikan perusahaan analisis data lain, Cubeyou yang berbasis di AS, setelah CNBC melaporkan perusahaan itu menggunakan informasi pengguna Facebook untuk tujuan komersial.

"Ini adalah klaim serius dan kami telah menangguhkan CubeYou dari Facebook sementara kami menyelidiki mereka," kata juru bicara Facebook kepada AFP dalam email.

"Jika mereka menolak atau tidak lolos audit kami, aplikasi mereka akan dilarang dari Facebook."

Sementara itu, pembuat undang-undang telah mengisyaratkan mereka berniat untuk bersikap keras di Facebook dan layanan daring lainnya atas privasi.

Perwakilan Ro Khanna, seorang Demokrat California, setuju bahwa undang-undang diperlukan untuk melindungi martabat dan privasi orang Amerika dari para aktor yang berniat jahat seperti Cambridge Analytica, yang menggunakan data media sosial untuk memanipulasi orang.

Melalui Twitternya, Khanna mengatakan, self-regulation tidak akan berfungsi. Kongres harus bertindak demi kepentingan publik untuk melindungi konsumen dan warga negara.

Adapun, beberapa anggota parlemen dan aktivis yakin Amerika Serikat harus mengikuti jejak undang-undang perlindungan data Eropa yang akan diterapkan pada Mei, yang memiliki ketentuan ketat untuk pemberitahuan dan berbagi data pribadi secara daring. (AFP/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya