Perkembangan Krisis Rohingya, Suu Kyi Kunjungi Wilayah Rakhine Utara

PERKEMBANGAN penanganan krisis pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh menunjukkan hal positif. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk kali pertamanya melakukan kunjungan hari ini Kamis (2/11) ke Rakhine Utara, wilayah yang dilanda konflik dimana sekitar 600 ribu muslim Rohingya telah melarikan diri ke perbatasan Myanmar-Bangladesh menghindari aksi kekerasan dan pembersihan etnis yang didalangi militer Myanmar.

Akibat kekerasan sistematis di Rohingya tersebut, di perbatasan Myanmar-Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi krisis pengungsi terburuk di Asia pada dekade ini.

Kunjungannya ke negara bagian Rakhine terjadi saat Suu Kyi berada di bawah pengawasan internasional yang intens atas tanggapannya terhadap eksodus tersebut. Untuk diketahui PBB telah mencap tindakan pemerintah Myanmar di Rahine State sebagai pembersihan etnis.

Setelah ada tekanan internasional dan upata dari negara-negara Asean, terutama Indonesia pemerintahan Suu Kyi akhirnya menyatakan tengah mengerjakan sebuah rencana untuk memulangkan warga muslim Rakhine yang melarikan diri dan mengungsi di perbatasan Bangladesh.

Suu Kyi tiba di ibu kota negara bagian, Sittwe, pada pagi hari dan menuju ke daerah Rakhine utara dimana banyak desa warga Rohingya berada. Suu Kyi sebelumnya, selama kampanye pemilihan pada 2015, hanya mengunjungi Rakhine selatan.

"Konselor (Suu Kyi) negara baru saja tiba tapi dia menuju ke Maungdaw, Rakhine utara, dengan pejabat negara," kata Tin Maung Swe, seorang wakil direktur pemerintah Rakhine.

Adapun juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan tidak akan merilis rencana Suu Kyi dalam kunjungannya ke Rakhine dengan alasan keamanan.

Untuk diketahui, lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar bersama warga sipil memulai apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" sebagai tanggapan atas serangan mematikan terhadap pos-pos polisi oleh gerilyawan. Tindakan tersebut mencakup pembakaran rumah-rumah warga di desa Rohingya, pemerkosaan hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta pembunuhan sehingga diduga keras ada pelanggaran hak asasi manusia di Rahine.

Akibat tindakan brutal yang dilakukan militer Myanmar tersebut warga muslim Rohingya tidak punya pilihan untuk melarikan diri dan mengungsi di perbatasan Bangladesh.

Kantor berita AP melaporkan eksodus terus terjadi hingga saat ini. Pada Kamis (2/11) pagi, setidaknya 2.000 warga Rohingya yang ketakutan dan kelaparan, berkerumun di sawah dekat satu persimpangan perbatasan di sungai Naf. Mereka telah menunggu izin lebih dari 24 jam untuk memasuki Bangladesh dan bermalam di ladang berlumpur.

Pemerintah Myanmar dinilai oleh masyarakat internasional lambat menangani krisis di dalam negerinya. Adanya gambaran bahwa Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah dirusak oleh krisis dan dia mendapat kecaman keras untuk melakukan lebih banyak tindakan guna mengakhiri kekerasan dan mengutuk pihak yang bertanggung jawab.

Bahkan, beberapa pemenang hadiah Nobel Perdamaian, telah secara terbuka mengutuk Suu Kyi karena apa yang mereka lihat sebagai ketidakpeduliannya terhadap situasi etnis Rohingya.

Meskipun Suu Kyi telah menjadi kepala pemerintahan Myanmar secara de facto sejak partainya memenangi pemilu pada 2015, mantan tahanan politik tersebut dibatasi dalam kewenangan kekuasaannya atas negara tersebut oleh sebuah konstitusi yang ditulis oleh junta militer yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.

Militer memiliki hak veto yang efektif atas semua undang-undang dan mengendalikan kementerian utama termasuk yang mengawasi keamanan dan pertahanan.

Militer bertanggung jawab atas operasi di Rakhine utara. Namun ketika Suu Kyi telah berbicara mengenai masalah ini, dia telah melakukan kritik.

Dalam sebuah pidato September, Suu Kyi meminta masyarakat internasional bersabar dan menyarankan agar para pengungsi bertanggung jawab, dengan mengatakan lebih dari separuh desa Rohingya tidak dihancurkan dalam aksi kekerasan oleh militer.

Suu Kyi sepertinya memahami posisinya bahwa dia akan menghadapi reaksi balik dari domestik jika dia berbicara atas nama Rohingya, yang telah menjadi sasaran retorika anti-Muslim.

Para pendukung Myanmar secara global juga harus melangkah hati-hati, tidak ingin merusak pemerintahan sipil Suu Kyi yang lemah pada saat negara tersebut baru saja keluar dari pemerintahan otoriter selama beberapa dekade.(OL-3)