Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH berkomitmen menuntaskan konflik kemanusiaan yang melanda Rakhine, Myanmar. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk aktif berperan menyelesaikan konflik di kawasan yang didiami etnis Rohingya itu.
"Dua perintah beliau (Jokowi) kepada Menlu. Pertama bernegosiasi bagaimana masalah konflik dan penanganan kemanusiaan di Rohingya itu ditangani dengan baik oleh pemerintah Myanmar. Kedua, berdiplomasi dengan Bangladesh," ujar Pratikno di Jakarta, Jumat (8/9).
Diplomasi dengan Bangladesh perlu dilakukan agar pemerintah negara tersebut membuka akses bagi warga Rohingya yang ingin mengungsi.
"Pemerintah akan segera mengirimkan bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang kepada pemerintah Bangladesh untuk menangani (pengungsi) yang ada di perbatasan Bangladesh," imbuh dia.
Dijelaskan Pratikno, dunia mengapresiasi upaya pemerintah RI untuk menuntaskan konflik Rohingya. Sejumlah kepala negara sahabat semisal PM Turki dan PM Australia bahkan telah menghubungi Presiden Jokowi untuk menanyakan progres penyelesaian konflik.
"Bisa dikatakan Indonesia satu-satunya negara yang punya akses ke Rakhine State di Myanmar. Jadi, dunia internasional pun berharap kepada Indonesia untuk membantu penanganan permasalahan kemanusian di Myanmar ini," tandasnya. (X-12)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved