Arab Umumkan Daftar Teroris

NEGARA-NEGARA Arab mengumumkan 12 organisasi dan 59 orang yang termasuk dalam daftar sanksi teror terkait Qatar, Jumat (9/10). Qatar mengecam langkah itu dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar. Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengatakan mereka memberi sanksi kepada kelompok dan individu itu karena terus tindakan pelanggaran yang terus dilakukan otoritas di Doha mengenai komitmen dan kewajiban Qatar.

Enam dari organisasi tersebut dianggap sebagai kelompok militan di Bahrain, pulau yang dikuasai Sunni dan didominasi oleh orang-orang Syiah. Negeri ini juga menjadi pangkalan bagi Armada ke-5 Angkatan Laut AS dan pangkalan angkatan laut Inggris yang sedang dibangun. Secara individu, orang yang masuk daftar hitam itu ialah Youssef al-Qaradawi, ulama kelahiran Mesir yang dianggap pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islam Sunni.

Nama lain yang melibatkan Mesir mencakup anggota Ikhwanul Muslimin dan Gamaa Islamiya, kelompok Islam yang melakukan serangkaian serangan berdarah di Mesir pada 1990-an hingga 2000-an. Mesir juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki laporan Qatar membayar hingga US$1 miliar kepada kelompok Islamic State (IS) yang aktif di Irak untuk membebaskan 26 sandera termasuk anggota keluarga kerajaan.

Dari Libia, Komandan Milisi dan Brigade Pertahanan Benghazi, yang memerangi pasukan pimpinan Jenderal Khalifa Hifter, yang didukung Mesir dan UEA. Dari Yaman, Abdel-Wahab al-Humayqani ialah pemimpin Partai Salafi yang dituduh membiayai Al-Qaeda di Jazirah Arab, Yaman. Uni Emirat Arab percaya tidak ada yang bisa dinegosiasikan dengan Qatar.

Penduduk yang khawatir telah menimbun bahan makanan. Qatar Airways hanya melaju ke Turki dan Iran, serta kantor Al-Jazeera ditutup oleh otoritas Arab Saudi dan Yordania. Saat menanggapi daftar yang dikeluarkan negara-negara Arab, Qatar menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar. "Pernyataan gabungan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan UEA mengenai 'daftar pembiayaan teror' sekali lagi memperkuat tuduhan tak berdasar yang sama sekali tidak memiliki landasan," demikian isi pernyataan pemerintah Qatar.