AS Hibahkan Senjata Antiteror

AMERIKA Serikat (AS) telah memberikan ratusan senjata antiteror berupa senapan mesin, pistol, dan peluncur granat kepada Filipina.

Kepala Marinir Filipina Mayor Jenderal Emmanuel Salamat mengatakan senjata tersebut akan diserahkan kepada komandan setempat dan digunakan untuk melawan milisi Islam yang memerangi pasukan di kota selatan Filipina.

Senjata tersebut diserahkan dalam sebuah upacara di Manila, kemarin. Upacara tersebut menyoroti satu dekade program bantuan kontra terorisme AS senilai US$150 juta ke Filipina.

"Peralatan ini akan meningkatkan kemampuan kontra terorisme dan membantu melindungi (tentara) yang secara aktif terlibat dalam operasi kontra terorisme di Filipina selatan," ujar Kedutaan AS dalam pernyataan resmi mereka.

Diketahui, Filipina dan AS telah berpuluh-puluh tahun menjadi sekutu dekat dan mereka terikat oleh sebuah perjanjian untuk saling melindungi jika diserang.

AS ialah pemasok terbesar militer dan perangkat keras militer di Filipina.

Namun, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang naik jabatan pada tahun lalu, telah berusaha melonggarkan hubungan Filipina dengan AS sambil menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dan Rusia, yang dipandang sebagai sumber senjata baru, sembari mengeluhkan kualitas perangkat keras militer Amerika yang ia nilai mirip barang bekas.

Duterte juga telah meminta penarikan pasukan AS dari negaranya sambil mengurangi latihan militer gabungan sebagai tanggapan atas kritik AS atas perang mematikan terhadap narkoba.

"Saya tidak akan menerima lagi peralatan militer bekas yang diberikan orang Amerika. Saya tidak menginginkannya lagi," tegas Duterte, Jumat (2/6).

Dalam menanggapi hal itu, perwira AS mengatakan senjata yang diserahkan kemarin ialah senjata baru.

Itu termasuk empat senapan mesin bergaya gatling M134D, yang mampu menembakkan ribuan putaran per menit, serta 300 senapan serbu M4, dan 100 peluncur granat.

Pemberian senjata itu tidak terlepas dari pernyataan Duterte bahwa Filipina berstatus darurat militer di wilayah selatan Mindanao untuk menumpas apa yang dia sebut sebagai ancaman yang tumbuh lebih cepat daripada Islamic State (IS) di sana.

Sebelumnya, kelompok militan itu melancarkan serangan di Marawi pada dua pekan lalu yang memicu bentrokan dengan tentara dan polisi serta menyebabkan 178 orang tewas.

Meski begitu, anggota parlemen oposisi Filipina menilai pernyataan itu tidak konstitusional, sebab secara konstitusi, darurat militer hanya berlaku dan diizinkan jika invasi atau pemberontakan terjadi.

Menurut mereka, kerusuhan di Marawi tidak berarti pemberontakan, seperti yang dikatakan Duterte. (AFP/Arv/I-2)