Perintah Raja: Perempuan Saudi tidak Lagi Butuh Izin Wali Laki-Laki untuk Mengemudi

ARAB Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan pemisahan gender paling parah di dunia. Negara tersebut menempati peringkat 141 dari 144 negara dalam studi global tentang kesenjangan gender pada 2016.

Perintah terbaru dari raja tersebut akan membuat perubahan besar di negeri kaya minyak itu. Perempuan Saudi kini dapat menjalani perawatan di rumah sakit, pergi bekerja dan mewakili diri mereka di pengadilan tanpa persetujuan dari wali laki-laki.

Sebuah langkah oleh Arab Saudi untuk memberi wanita lebih banyak kendali atas pilihan hidup mereka dengan merelaksasi sistem wali laki-laki yang kontroversial telah disambut sebagai langkah kecil lain bagi perempuan di kerajaan konservatif.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan pemisahan gender paling jender di dunia, di mana wanita yang tinggal di bawah pengawasan wali laki-laki, tidak dapat mengemudi, dan harus mengenakan pakaian hitam kepala sampai kaki di depan umum.

Wanita membutuhkan persetujuan dari seorang pria untuk melakukan perjalanan, belajar, bahkan dalam mendapatkan beberapa perawatan kesehatan.

Namun, seperti dilansir Daily Mail, Sabtu (6/5), media lokal melaporkan minggu ini bahwa Raja Salman telah mengeluarkan sebuah perintah yang memungkinkan perempuan memperoleh manfaat dari layanan pemerintah seperti pendidikan dan perawatan kesehatan tanpa persetujuan dari wali laki-laki.

Ini berarti perempuan dapat, dalam beberapa keadaan, belajar dan mengakses perawatan di rumah sakit, bekerja di sektor publik dan swasta dan mewakili diri mereka di pengadilan tanpa persetujuan wali, menurut Maha Akeel, seorang aktivis hak-hak perempuan dan seorang direktur di Organisasi yang berbasis di Jeddah Kerjasama Islam.

Raja Salman Berkata, "Paling tidak (kami) membuka pintu untuk diskusi tentang sistem wali. Perempuan itu mandiri dan bisa mengurus diri mereka sendiri."

Perintah tersebut merupakan langkah terakhir dalam serangkaian langkah yang diambil oleh Arab Saudi untuk memasukkan perempuan lebih banyak ke dalam angkatan kerja, di saat kerajaan tersebut bergerak untuk melakukan diversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada minyak.

Tren dimulai pada 2011 ketika almarhum Raja Abdullah mengizinkan perempuan masuk ke dewan penasihat Syura pemerintah. Perempuan sekarang dapat memilih dalam pemilihan kota, bekerja di beberapa pekerjaan ritel dan perhotelan dan diizinkan untuk bersaing di Olimpiade untuk pertama kalinya di 2012.

Namun Arab Saudi masih menempati peringkat 141 dari 144 negara dalam Gap Jender Global 2016, sebuah forum Forum Ekonomi Dunia mengenai bagaimana perempuan mengenakan partisipasi ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan.

Namun negara tersebut menganut sistem perwalian laki-laki, yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari ayah, suami, atau anak untuk bepergian, belajar atau menikah merupakan hambatan untuk mewujudkan hak-hak perempuan, kata kelompok hak asasi manusia.

Akeel mengatakan, "Perwalian pria tidak Islami dan memalukan bagi wanita. Beberapa laki-laki mengambil keuntungan dari perwalian pria ini untuk keuntungan mereka sendiri dan menyalahgunakannya." (OL-6)