DK PBB Voting Resolusi Suriah

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Rabu (12/4) waktu setempat, akan menggelar pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang menuntut pemerintah Suriah bekerja sama dalam investigasi terhadap serangan kimia yang terjadi di Provinsi Idlib.

Rancangan resolusi yang telah sedikit direvisi dari proposal yang diajukan pekan lalu itu diajukan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) untuk menanggapi serangan yang diduga gas sarin di wilayah Khan Sheikhun, Suriah.

Pemungutan suara dijadwalkan digelar pada pukul 19.00 GMT atau Kamis (13/4) pukul 02.00 WIB dan terjadi setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson menekan Rusia agar mempertimbangkan kembali dukungannya untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Rancangan resolusi itu mengungkapkan 'kengerian' yang terjadi karena senjata kimia di Khan Sheikhun pada 4 April lalu dan mengutuk serangan tersebut. Dukungan penuh untuk investigasi dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) juga dinyatakan dalam rancangan tersebut. Panel gabungan PBB-OPCW akan bertugas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 87 orang tersebut.

Selain itu, rancangan tersebut juga meminta pemerintah Suriah untuk memberikan rencana penerbangan, catatan penerbangan, dan informasi lainnya terkait dengan operasi militer pada 4 April serta menyerahkan nama-nama komandan setiap pesawat dan membuka akses penyidik PBB ke pangkalan udara.

Barat telah menuduh pasukan militer Assad meluncurkan serangan mengejutkan dunia tersebut. AS, bahkan pada Kamis (6/4) meluncurkan rudal jelajah ke pangkalan udara Suriah sebagai aksi balasan. Rancangan yang telah direvisi itu menggabungkan saran dari Tiongkok, Rusia, dan 10 anggota DK lainnya.

"Kami telah menyusun resolusi yang sesuai dengan konsensus. Saya merasa sangat sulit untuk memahami bagaimana setiap anggota DK bisa memilih untuk menentang setiap bagian dari resolusi tersebut," ujar Duta Besar (Dubes) Inggris untuk PBB Matthew Rycroft.

Namun, sejumlah diplomat mengatakan, kemungkinan besar Rusia akan memveto resolusi tersebut. Jika benar, itu akan menjadi kedelapan kalinya Moskow menggunakan hak vetonya di DK untuk memblokir tindakan terhadap sekutunya, Suriah.

Penyidik PBB sebenarnya telah memiliki mandat di bawah resolusi sebelumnya untuk memeriksa tuduhan penggunaan senjata kimia. Namun, DK ingin menggarisbawahi dukungan mereka untuk penyelidikan menyeluruh dalam kasus Khan Sheikhun.

Suriah juga wajib bekerja sama dengan OPCW karena telah menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia pada 2013. Namun, akses ke tempat serangan ialah isu yang rumit.

"Ini sangat penting bahwa ada penyelidikan penuh sehingga semua orang tahu, semua orang tahu, sehingga seluruh dunia tahu bagaimana serangan kimia mengerikan ini terjadi dan dari mana mereka berasal," ujar Dubes Prancis untuk PBB Francois Delattre.

Sebelumnya, DK PBB juga telah membahas tiga rancangan resolusi tetapi gagal menyepakati langkah selanjutnya dan tidak ada yang mendukung satu pun upaya tersebut.

AS tuding Suriah
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, Senin (10/4), mengatakan tidak ada keraguan rezim Suriah ialah dalang serangan kimia mematikan pekan lalu.

"Tidak ada keraguan rezim Suriah bertanggung jawab atas keputusan serangan itu," ujar Mattis. "Jika mereka menggunakan senjata kimia, mereka akan membayar harga sangat mahal," tambahnya.

Jika Mattis menyebut AS yakin Assad ialah pelaku serangan, seorang pejabat senior AS mengatakan Moskow tengah berusaha 'membuat dunia bingung'.

"Bagaimana mungkin pasukan mereka (Rusia) yang bersama dengan pasukan Suriah ketika rancangan serangan dipersiapkan dan dilakukan menghantam instalasi yang sama dan tidak diprediksi sebelumnya?," ujar pejabat tersebut. "Kami pikir itu ialah pertanyaan layak untuk Rusia."(AFP/I-2)