Bocoran Soal USBN Dijual Rp25 Ribu kepada Siswa

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) menemukan dugaan pembocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) tingkat SMA/SMK/MA di sejumlah sekolah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Parahnya, dugaan pembocoran soal itu diduga dilakukan guru.

“Soal-soal yang dibocorkan ialah pelajaran yang diujikan sejak hari pertama USBN yang digelar mulai Senin (3/4) lalu. Pembocornya diduga oknum guru,” kata anggota ORI, Ahmad Suaidi, dalam keterangannya, kemarin.

Dugaan pembocoran itu didapat tim investigasi yang sengaja dibentuk ORI begitu mendapat laporan adanya kebocoran soal di sejumlah sekolah di Jabodetabek. Tim investigasi langsung terjun ke 30 sekolah yang dipilih secara acak.

Hanya dalam waktu singkat, tim investigasi ORI langsung mendapati fakta dan pengakuan dari sejumlah guru perihal kebocoran tersebut.

“Para guru itu cerita blakblakan, tapi mereka minta namanya dan nama sekolahnya disembunyikan,” kata Rully.

Berdasarkan pengakuan para guru itu, distribusi soal USBN yang dikemas dalam bentuk kepingan cakram digital (CD) tersebut sudah sampai di sekolah pada H-5 hingga H-4 sebelum pelaksanaan ujian.

CD berisi soal yang berformat PDF tersebut bisa dibuka dengan bebas tanpa ada proteksi kata kunci (password).

Soal USBN yang berada dalam CD itu oleh para guru kemudian dicetak lalu diperbanyak di tempat fotokopi dekat sekolah untuk selanjutnya disebarkan kepada murid.

Meski tidak mengungkapkan sekolah mana saja yang didatangi tim ORI, Rully mengakui kasus bocornya soal tersebut paling banyak terjadi di sekolah wilayah Jakarta Selatan.

Kasus yang lebih parah lagi terjadi di Jakarta Timur. Guru yang mendapatkan soal USBN kemudian membuat sendiri kunci jawaban untuk dijual kepada peserta ujian seharga Rp25 ribu per siswa.

“Itu dijualnya bukan secara diam-diam, tapi seluruh siswa tahu,” kata Rully.

Pada kasus lainnya, ORI juga menemukan kunci jawaban yang diberikan guru kepada siswa sesaat sebelum ujian dilaksanakan. ORI pun mempertanyakan integritas guru yang melakukan hal-hal tersebut.

Selain itu, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk pencegahan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut juga mengkritik tidak adanya uji kompetensi khusus dalam perekrutan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai kelompok guru yang merumuskan soal USBN.
ORI menilai pengawasan dalam pendistribusian soal-soal USBN tersebut sangat lemah di semua jenjang. Mulai dari dinas pendidikan provinsi setempat yang mendistribusikan ke setiap rayon, lalu dilanjutkan pendistribusian ke sekolah-sekolah.

Anggota ORI Ahmad Suaidi menambahkan, dugaan kecurangan pelaksanaan ujian yang sengaja dilakukan para guru itu tidak lepas dari kekhawatiran akan menurunnya akreditasi sekolah.

Pasalnya, USBN memiliki porsi yang lebih banyak dalam menentukan kelulusan seorang siswa ketimbang hasil nilai yang didapat dari ujian nasional.

Prosedur standar
Laporan tim investigasi ORI itu membuat terhenyak Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto. Ia juga akan segera membentuk tim investigasi guna memvalidasi data-data yang disebutkan tersebut.

“Akan kita tindak lanjuti berupa perbaikan ke depan,” kata dia.

Daryanto mengakui pelaksanaan USBN tahun ajaran 2016/2017 masih jauh dari sempurna dan perlu perbaikan di sana-sini. Pasalnya, pelaksanaan USBN jauh berbeda dengan penyelenggaraan ujian akhir sekolah seperti yang sebelumnya dilakukan.

Hal yang dinilainya perlu diperbaiki dan dilakukan penajaman ialah hal-hal yang terkait dengan prosedur operasi standar (SOP) yang harus lebih ketat dan mengikat.

Dia pun tidak menampik bahwa pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dibarengi tenaga pendidik atau pengawas yang juga mematuhi dan melaksanakan prosedur yang sudah ada.

“Ini sangat tergantung man behind-nya. Kita rancang SOP sebagus apa pun, kalau man behind tidak optimal, SOP-nya juga tidak optimal,” kata Daryanto. (Ant/J-1)