Sejumlah Pejabat Sukabumi Mangkir Tes Urine Narkoba

SEJUMLAH pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, mangkir mengikuti tes narkoba. Jika nanti setelah dijadwalkan ulang masih tetap saja mangkir, mereka bisa
terkena sanksi.

''Hari ini dijadwalkan 43 pejabat eselon II dan III mandiri yang ikut tes urine narkoba. Tapi ada sekitar tujuh orang yang tidak atau belum hadir. Saya sudah dapat konfirmasi dari yang bersangkutan sedang tugas luar. Tapi sesuai perintah pak wali kota, mereka harus melaksanakan tes urine. Kalau tidak, bisa terancam kena sanksi,'' ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Agus Wawan Gunawan, Selasa (4/4).

Wawan akan menyurati para pejabat yang tak hadir mengikuti tes urine narkoba. Mereka dijadwalkan ikut tes pada Jumat (7/4) di kantor Kesbangpol setempat. ''Hasil evaluasi kegiatan Senin (3/4), dari 107 pejabat eselon III dan IV yang diundang tes urine, sekitar 20 orang tak hadir. Tapi hari ini (kemarin), mereka ikut pada tes urine bersama pejabat eselon II dan III mandiri,'' tegasnya.

Tes pada hari pertama hasilnya negatif. Agus mengatakan tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

Agus mengaku terbatasnya anggaran berdampak tidak seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi bisa mengikuti tes urine narkoba. Tapi pada APBD perubahan nanti akan dilaksanakan kembali tes urine bagi kalangan ASN di Pemkot Sukabumi yang jumlahnya sekitar 5 ribuan.

''Untuk satu pot (toples) saja harganya sekitar Rp150 ribu. Kita akan kontinyu melaksanakan tes urine. Tapi nanti harus sesuai pengajuan dan disetujui pak wali kota. Hanya saja nanti giatnya akan on the spot,
seperti razia. Jadi tanpa ada pemberitahuan dulu,'' tandasnya.

Staf Ahli Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Isep Zaenal Arifin menyebutkan tes urine merupakan satu di antara alat bersifat preventif. Artinya, hasil tes bisa mengindikasikan seseorang menjadi terduga berdasarkan data yang ada. (OL-4)