Indonesia Harus Jujur dan Terbuka soal HAM

TERKAIT dengan rencana Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk mengevaluasi situasi HAM di Tanah Air pada 3 Mei mendatang, Human Rights Working Group (HRWG) mengharapkan Indonesia terbuka menyampaikan situasinya dengan segala tantangan yang dihadapi.

“Pertama tentu saja kami apresiasi bahwa pemerintah Indonesia mau ditinjau Dewan HAM PBB melalui mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR) pada 3 Mei 2017 yang akan datang,” kata Direktur HWRG Muhammad Hafiz dalam keterangannya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

“Namun, tidak kalah penting lagi ialah bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia,” jelas Hafiz.

Menurut Hafiz, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi HAM yang terjadi di setiap negara.

“Oleh karena itu, menutup-nutupi situasi HAM yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah Indonesia pada posisi defensif dan tidak jujur.” ujarnya.

“Bila demikian, hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” tukas Hafiz.

Hafiz menjelaskan ada beberapa isu yang tampak signifikan dalam sidang UPR, terutama terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus itu akan menjadi perhatian negara-negara. Apalagi, penyelesaiannya belum tampak nyata.

“Di antara isu-isu yang potensial muncul ialah terkait dengan eksekusi mati yang terus dilanjutkan pemerintah Indonesia, kasus kebebasan ber­agama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta, Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya,” ujar Hafiz.

Dengan alasan itu, Hafiz berharap pemerintah Indonesia menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen pemerintah yang sedang dilakukan. (Ths/I-3)