RI-Prancis Lanjutkan Program Nusantara

HUBUNGAN bilateral antara Indonesia dan Prancis semakin diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama dalam berbagai bidang strategis.

Khusus di bidang ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan inovasi, kedua negara sepakat untuk kembali melanjutkan Program Kemitraan Hubert Curein (PHC) Nusantara.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Ristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti menilai PHC Nusantara atau Program Nusantara yang telah berlangsung sejak 2008 sangat bermanfaat terutama dalam hal pembiayaan riset, baik yang dilakukan dosen maupun peneliti dari kedua negara.

"Ini kesempatan baik karena siapa pun boleh mengajukan proposal untuk pembiayaan penelitiannya. Hanya masing-masing harus punya partner, misal peneliti dari Indonesia harus menggandeng peneliti Prancis, pun sebaliknya," ujar Ali Ghufron saat jumpa pers Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Prancis di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan jejaring peneliti diperlukan, selain untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan di Prancis, juga supaya hasilnya benar-benar sejalan dengan program prioritas kedua negara.

Tahun ini ada 10+1 bidang kerja sama yang digagas melalui Program Nusantara tersebut.

Bidang itu antara lain keamanan pangan dan agrikultur, energi, kesehatan, transportasi, advanced material seperti nanoteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, maritim, studi dan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut, penanggulangan bencana alam, penerbangan dan teknologi ruang angkasa, serta humaniora dan ilmu sosial.

"Kita enggak memungkiri ada penelitian yang bidangnya sudah sesuai dan kami nilai potensial, tapi belum dapat partner. Padahal, kalau kesulitan cari partner, jauh-jauh hari sebenarnya kita bisa bantu carikan," cetusnya.

Lebih lanjut, ungkap Ali, tahun ini sudah ada 40 proposal penelitian yang diajukan baik oleh dosen dan peneliti dari Indonesia maupun dari Prancis.

Setelah melalui proses evaluasi dan seleksi nantinya akan dipilih 10 proposal yang berhak menerima dana penelitian 1.000 euro atau setara hingga Rp100 juta per penelitian.

"Tiap tahun kami sudah sepakati berapa proposal dan berapa seat-nya. Tapi hasil penelitian jelas bakal digunakan untuk kepentingan pembangunan masing-masing, Indonesia dan Prancis," tandas Ali.

Tandatangan MoU

Sebelumnya, di Istana Negara, delegasi Indonesia dan Prancis telah menandatangani lima perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU).

Selain bidang ilmu pengetahuan dan penelitian, ada empat bidang lain, yaitu pembangunan urban berkelanjutan, pariwisata, pertahanan, serta pertukaran tenaga peneliti.

Di samping itu, Kemenristek dan Dikti melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti juga melakukan penandata-nganan nota kesepahaman (MoU) dengan Montpellier University terkait dengan upaya peningkatan kapasitas (capacity building).

Ali mengatakan pihaknya berupaya mengirimkan sebanyak-banyaknya dosen di Tanah Air untuk belajar di Universitas Montpellier, Prancis.

Menariknya, lanjut Ali, program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan tanpa mengeluarkan biaya.

"Kerja sama harus menjadi momentum bagi kedua negara untuk meningkatkan capacity building lewat dunia pendidikan yang ada di kampus," pungkas Wakil Rektor Hubungan Internasional Montpellier University, Francois Henn.

(H-1)